Jokowi: Arah Negara Kita Sudah Jelas, Yang Penting Implementasinya

 

Presiden Jokowi pada acara BNI Investor Daily Summit 2023. Foto : Setpres

JAKARTA (KONTAK BANTEN) - Presiden Jokowi menegaskan, arah negara kita saat ini sudah jelas. Apa yang harus kita kerjakan dan lakukan, semuanya sudah jelas. Peta jalan hilirisasi untuk sektor mineral, perkebunan, pertanian, kelautan misalnya. Semuanya sudah jelas. Tinggal bagaimana kita mengawal implementasinya.

“Kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makro. Bukan di rencana-rencana makro. Yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” kata Jokowi dalam pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya kerja detil. Kerja lapangan. Dicek dan diawasi pelaksanaannya.

Jokowi bilang, kerja makro saja tak cukup. Penting untuk melaksanakan kerja-kerja mikro. Masalah-masalah yang menghambat (the bottlenecking) harus dituntaskan. Setiap kementerian atau lembaga, harus punya tim untuk mengawal kerja di lapangan.

“Anak muda biasanya senang terjun ke lapangan. Kawal di lapangan. Cek dan awasi di lapangan. Supaya sesuai betul dengan policy yang sudah kita putuskan,” ucap Jokowi.

Harus Berani

Jokowi pun mencontohkan pembangunan MRT, yang rencananya sudah ada sejak 26 tahun lalu. Tapi, tidak dieksekusi. Problemnya memang ada. Karena setiap kali dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulannya, rugi. Nggak berani memutuskan.

“Bapak Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung rugi, boleh. Tapi, kalo dihitung, selalu rugi terus, apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT. LRT juga sama," ujar Presiden ke-7 RI itu. 

Persoalannya kemudian, lanjut Jokowi, adalah bagaimana upaya menutup kerugian. "Itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, income apa, penerimaan apa. Itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu. Kerugiannya ditutup dari electronic road pricing (ERP). Ya sudah diputuskan. Saya putuskan. Itu adalah keputusan politik. Bahwa APBN atau APBD sekarang, masih suntik Rp 800 miliar. Itu memang kewajiban, karena itu pelayanan. Bukan persoalan untung dan rugi," tandas Jokowi