PALESTINA (KONTAK BANTEN) - Pemerintah bersikap arif dalam menyikapi peperangan antara Israel dengan Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, Indonesia menawarkan two states solution (solusi dua negara) untuk menangani nasib Palestina. Tawaran itu disampaikan Retno di Sidang Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pidatonya, Retno menegaskan, Indonesia menolak pemindahan paksa warga Gaza dari Palestina oleh Israel. "Faktanya serangan dan pembunuhan terus terjadi. Namun, di tengah banyaknya korban, Dewan Keamanan (PBB) gagal mengambil tindakan tegas," kata Retno, seperti yang disiarkan di kanal YouTube United Nations, Jumat (27/10/2023).
Retno merujuk pada serangan Israel terhadap warga sipil, rumah sakit, dan menghukum orang-orang Palestina secara kolektif (collective punishment). Aksi-aksi itu ditekankan Retno sebagai tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional. "Langkah nyata 3 plus 1 harus kita ambil,” ucapnya Retno.
Poin pertama, hentikan agresi untuk mencegah lebih banyak korban sipil. Kedua, Majelis Umum perlu menyetujui pembentukan komisi independen untuk menginvestigasi kondisi kemanusiaan di Gaza. Ketiga, Majelis Umum harus mendukung pembukaan pintu bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Terakhir, Indonesia menolak pemindahan paksa warga sipil di Gaza. "Orang-orang tidak boleh dipindahkan melawan keinginan mereka. Seruan untuk mengevakuasi area Gaza utara ditambah pemboman rumah-rumah, blokade aliran listrik, gas, bahan bakar, air, dan bertahun-tahun penghukuman kolektif, itu adalah kejahatan kemanusiaan," tegas Retno.
Dia melanjutkan, perlu upaya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina. "Tidak akan ada perdamaian hingga kita mengatasi akar permasalahan konflik. Pelanjutan proses perdamaian untuk mewujudkan two states solution (solusi dua negara) adalah suatu keharusan," terang mantan Dubes Indonesia untuk Amerika itu.
Two states solution adalah solusi dua negara dengan diakui adanya negara Palestina dan Israel yang harus hidup berdampingan secara damai. Retno mengajak negara-negara anggota PBB peduli dengan nasib rakyat Palestina.
Jika Anda peduli soal kemanusiaan, gunakan hati Anda untuk memilih ‘ya’ untuk resolusi ini. Indonesia mendukung masyarakat Palestina," tekan Retno, disambut tepuk tangan majelis.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, setuju dengan tawaran Indonesia untuk menyelesaikan agresivitas Israel terhadap Palestina. "Itu tawaran yang sangat realistis dan juga sudah disampaikan Presiden Jokowi," ucap Prof Hikma, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), Sabtu (28/10/2023).
Akan tetapi, dia meragukan kesediaan Palestina, terutama Hamas. "Kalau Hamas, mereka tidak mau (tawaran dua negara). Mereka maunya Israel keluar dari tanah Palestina," sebutnya.
Di media sosial, tawaran Indonesia turut menjadi perhatian warganet. Mereka setuju dengan tawaran ini, tapi pesimis bakal dikabulkan PBB.
"OK. Tinggal lihat action PBB bagaimana," tulis @M_GIL4NG. "Selama masih ada Amerika Serikat yang nggak mau setuju, nggak bakal bisa apa-apa PBB," timpal @tortoisemr_.
Selama ini, Amerika selalu membela Israel di sidang PBB. PBB pun tak bisa berbuat banyak, karena Amerika punya hak veto.
"Apa pun kesimpulan DK (Dewan Keamanan PBB), bisa di-veto oleh Amrik," tulis @andrikosasi. "Masalahnya selalu ada Amerika yang mem-veto resolusi PBB," pungkas @Xiong2mao2.
0 comments:
Post a Comment