 |
| Menkopolhukam RI, Mahfud MD mengunjungi Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu) Menes, di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Jumat (1/12/2023) |
Pandeglang (KONTAK BANTEN) Menkopolhukam RI Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Jumat (1/12/2023). Kunjungannya kali ini dalam rangka menghadiri Halaqah Kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dalam kunjungannya itu, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah sudah memberi tempat proposional bagi Pondok Pesantren (Ponpes) sesuai dengan peran dan fungsinya bagi pembangunan Indonesia.
"Alhamdulillah kita pastikan bahwa Ponpes diberi tempat proposional sesuai dengan peran dan fungsinya bagi pembangunan. Kita kalau di masa lalu sudah membuat instrumen-instrumen hukum untuk kemajuan pesantren," katanya.
Mahfud MD menyebut, alokasi yang proporsional itu seperti hadirnya Undang-Undang Pondok Pesantren, dan ditetapkannya Hari Santri Nasional setiap bulan Oktober.
"Kemudian berbagai lembaga pendidikan Islam itu diberi subsidi bantuan gedung dan sebagainya. Sehingga kita akan tetap menjadikan pesantren ini sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa," katanya.
Mahfud MD menilai, dahulu pesantren dianggap kumuh. Namun kini, Ponpes menjadi salah satu entitas yang menelurkan sosok penting diberbagai lembaga pemerintahan.
"Sekarang disemua kementerian, Kementerian Luar Negeri apapun lulusan pesantren. Dan itu sudah proposional karena pesantren ikut membangun negara ini secara bersama-sama," katanya.
Sementara Pengasuh Ponpes Malnu Menes, Tb Hamdi Maani mengucapkan syukur atas kedatangan Menkopolhukam RI.
"Bersilaturahmi ke Malnu tidak amat salah, tidak salah-salah amat, karena napak tilas. Mengikuti jejak gurunya, yang mana embahnya pun petinggi NU," ujar dia.
Lebih lanjut, Tb Hamdi meminta Menkopolhukam agar memberikan seluas-luasnya yang berhubungan kebangsaan supaya lebih dalam. Memaknai nilai-nilai pada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan NKRI.
0 comments:
Post a Comment