Jangan sampai, sudah nggak musim, yang namanya ABS (Asal Bapak Senang).
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar seluruh kepala daerah
benar-benar mengecek data ke lapangan dan tidak hanya menerima laporan
ABS (Asal Bapak Senang).
"Jangan sampai, sudah nggak musim, yang namanya ABS (Asal Bapak Senang). 'Gak ada yang naik Pak', 'Harga stabil Pak', saya langsung cek di lapangan," kata Presiden Jokowi, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit P, Jaksa Agung ST Burhanuddin, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, pangdam, dandim, danrem, kapolda, kapolres, kajati, kajari, kepala BPS seluruh Indonesia, dan pejabat negara lainnya.
"Jadi BPS (Badan Pusat Statistik) di daerah, informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah," kata Presiden pula.
Presiden Jokowi juga berpesan agar para kepala daerah berhati-hati terhadap penerapan tarif yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.
"Saya berikan contoh saja tarif PDAM (perusahaan daerah air minum). Hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita, tapi daerah tarif angkutan misalnya tarif PDAM menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik," ujar Presiden.
Perhitungan kenaikan tarif tersebut harus benar-benar memperhitungkan kemampuan rakyat sebagai pelanggan.
"Jadi dihitung betul kalau masih kuat ditahan, kalau tidak kuat naik tidak apa-apa tapi sekecil mungkin, jangan sampai ada PDAM naik lebih dari 100 persen karena data yang masuk ke saya ada," kata Presiden pula.
Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah berhati-hati terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
"Hati-hati dengan kenaikan beras. Kita harus bekerja detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras! Saya sudah dua hari lalu peringatkan Bulog masalah ini, karena di lapangan 79 daerah mengalami kenaikan yang tidak sedikit," ungkap Presiden.
Temuan lainnya, menurut Presiden Jokowi, kenaikan harga telur ayam di 89 daerah, kenaikan harga tomat di 82 daerah, dan kenaikan harga daging ayam ras di 75 daerah.
"Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar cek betul apa data yang diberikan sesuai fakta-fakta di lapangan," ujar Presiden lagi.
Presiden Jokowi juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia menyampaikan seluruh informasi terkait harga ke pemerintah daerah secara langkap.
"Sehingga pemerintah daerah semuanya memiliki data. Apa yang harus dilakukan, saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani misalnya tomat mahal perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya nggak usah mengulang," ujar Presiden.
Jokowi pun memerintahkan agar para kepala daerah dapat bekerja keras mendeteksi informasi dan data-data di lapangan.
"Agar jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apa pun kebijakan itu harus berbasis data dan fakta-fakta di lapangan," kata Presiden Jokowi pula.
"Jangan sampai, sudah nggak musim, yang namanya ABS (Asal Bapak Senang). 'Gak ada yang naik Pak', 'Harga stabil Pak', saya langsung cek di lapangan," kata Presiden Jokowi, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit P, Jaksa Agung ST Burhanuddin, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, pangdam, dandim, danrem, kapolda, kapolres, kajati, kajari, kepala BPS seluruh Indonesia, dan pejabat negara lainnya.
"Jadi BPS (Badan Pusat Statistik) di daerah, informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah," kata Presiden pula.
Presiden Jokowi juga berpesan agar para kepala daerah berhati-hati terhadap penerapan tarif yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.
"Saya berikan contoh saja tarif PDAM (perusahaan daerah air minum). Hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita, tapi daerah tarif angkutan misalnya tarif PDAM menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik," ujar Presiden.
Perhitungan kenaikan tarif tersebut harus benar-benar memperhitungkan kemampuan rakyat sebagai pelanggan.
"Jadi dihitung betul kalau masih kuat ditahan, kalau tidak kuat naik tidak apa-apa tapi sekecil mungkin, jangan sampai ada PDAM naik lebih dari 100 persen karena data yang masuk ke saya ada," kata Presiden pula.
Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah berhati-hati terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
"Hati-hati dengan kenaikan beras. Kita harus bekerja detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras! Saya sudah dua hari lalu peringatkan Bulog masalah ini, karena di lapangan 79 daerah mengalami kenaikan yang tidak sedikit," ungkap Presiden.
Temuan lainnya, menurut Presiden Jokowi, kenaikan harga telur ayam di 89 daerah, kenaikan harga tomat di 82 daerah, dan kenaikan harga daging ayam ras di 75 daerah.
"Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar cek betul apa data yang diberikan sesuai fakta-fakta di lapangan," ujar Presiden lagi.
Presiden Jokowi juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia menyampaikan seluruh informasi terkait harga ke pemerintah daerah secara langkap.
"Sehingga pemerintah daerah semuanya memiliki data. Apa yang harus dilakukan, saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani misalnya tomat mahal perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya nggak usah mengulang," ujar Presiden.
Jokowi pun memerintahkan agar para kepala daerah dapat bekerja keras mendeteksi informasi dan data-data di lapangan.
"Agar jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apa pun kebijakan itu harus berbasis data dan fakta-fakta di lapangan," kata Presiden Jokowi pula.
0 comments:
Post a Comment