JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Menteri Bappenas Suharso Monoarfa diminta untuk memberikan angka
prosentase yang pasti untuk mengukur angka kemiskinan di Indonesia yang
akan menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025-2045. Permintaan itu datang dari anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS
Ledia Hanifa yang meminta agar Suharso lebih rinci lagi menentukan angka
target pembangunan bangsa.
“Ketika mengatakan bahwa disebutkan
dalam draft RUU menuju nol persen, pantas semua pada nanya. Sebab kalau
sekarang 9,3 kemudian turun menjadi 8 persen, kemudian menjadi 7 Itu kan
menuju nol persen juga jadi bahasannya jadi ambigu terkait dengan itu,”
kata Ledia dalam rapat panitia kerja pembahasan daftar inventaris
masalah (DIM) dengan pemerintah dan Komite IV DPD terkait Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Komplek
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Ledia mengatakan pemerintah perlu
memikirkan tingkat gini rasio ketika menyebut angka kemiskinan nol
persen, sehingga DPR mengetahui secara rinci angka kemiskinan yang
sebenarnya terjadi di Indonesia.
"Maksud saya itu. Sebagaimana
kebijakan pimpinan dulu, ketika membahas cipta kerja kan ada
bagian-bagian lebih detail kemudian kita. Kembali ke umumnya. Itu saja
sih,” tegasnya.
Lantas, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas
menyetujui bahwa pemerintah perlu memberikan angka prosentase yang
akurat dalam menyusun rencana jangka panjang nasional.
"Ini
kalau baca di lampiran saya optimis bisa dilaksanakan semua targetnya
yang ada di DIM 55 ini akan tercapai. Tapi apakah mungkin ini akan
dilaksanakan sesuai dengan yang ada di lampiran itu kan indikatornya
jelas, parameternya jelas,” ungkap Supratman.“Tapi saya setuju juga dengan Ibu Ledia, Pak Menteri, kalau kemiskinan
bisa kita presentasikan kok ketimpangannya tidak? Gini rasionya tidak
hanya disebutkan berkurang kenapa nggak bisa gini rasionya juga supaya
berkurangnya itu berapa,” tutupnya
0 comments:
Post a Comment