|
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. |
Hal ini menurut Sumitro perlu dilakukan, karena peta penguasaan ekonomi
yang ada tampak sekali berat sebelah dan cenderung mengedepankan
kepentingan pengusaha asing, serta tidak menguntungkan bagi pengusaha
pribumi atau penduduk asli
JAKARTA ( KONTAK BANTEN)- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas
meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan sebagian besar
anggaran pendidikan khusus untuk mencetak pebisnis atau entrepreneur Indonesia.
Pakar Ekonomi Islam tersebut mengatakan hal serupa pernah dilalukan
oleh Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sumitro Djojohadikusumo pada
zaman dahulu, yang menerapkan Sistem Gerakan Benteng, guna mengubah
struktur ekonomi peninggalan Belanda menuju ekonomi nasional.
"Hal ini menurut Sumitro perlu dilakukan, karena peta penguasaan
ekonomi yang ada tampak sekali berat sebelah dan cenderung mengedepankan
kepentingan pengusaha asing, serta tidak menguntungkan bagi pengusaha
pribumi atau penduduk asli," katanya melalui keterangan di Jakarta,
Rabu.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu
menambahkan program tersebut dilaksanakan dengan memberikan keistimewaan
pada importir beretnis pribumi, yang di beri kewenangan melakukan impor khusus dengan mendapatkan jatah devisa dengan kurs murah.
Ia melanjutkan penerapan program ini juga dilakukan dengan
memberikan kredit modal kepada para pengusaha etnis pribumi, sebab pada
saat itu mereka dinilai sulit untuk memperoleh pinjaman dari lembaga
keuangan, terutama dari dunia perbankan.
Namun demikian, lanjut Anwar, pada saat itu program tersebut
dinilai gagal karena para pengusaha pribumi yang didukung oleh
pemerintah tidak memiliki mentalitas sebagai pengusaha yang tangguh,
dimana mereka tidak mampu bersaing dengan para pengusaha dari etnis
Tionghoa.
"Meskipun demikian, gagasan Sumitro ini bila dikaitkan dengan peta
perekonomian nasional saat ini tentu masih sangat relevan untuk
dilanjutkan, agar negeri ini ke depan bisa berjalan dengan baik tanpa
ada kecemburuan sosial ekonomi di antara sesama warga bangsa," ujarnya.
Menurut Anwar, saat ini terdapat semacam kecemburuan sosial akibat
penguasaan perekonomian nasional saat ini sangat didominasi oleh Warga
Negara Indonesia dari etnis tertentu, seperti etnis Tionghoa.
Ia mengatakan dalam hal ini tidak ada yang bisa disalahkan, karena
etnis pribumi tidak sepiawai etnis Tionghoa dalam menjadi seorang
pebisnis.
Namun demikian, lanjutnya, hal ini tidak hanya menjadi keresahan
dari penduduk etnis pribumi, tapi juga telah menjadi perhatian besar
dari para pengusaha besar seperti Ciputra, yang merupakan konglomerat
bidang properti dari kalangan etnis Tionghoa.
"Oleh karena itu jalan keluarnya, kata Ciputra, pemerintah harus
bisa mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan yang dimilikinya
untuk mencetak para entrepreneur melalui jalur pendidikan yang ada. Sehingga, keseimbangan jumlah entrepreneur
dalam perekonomian nasional bisa tercipta dan stabilitas sosial ekonomi
serta politik nasional ke depan dapat terwujud sesuai dengan yang kita
harapkan," tutur Anwar Abbas.
0 comments:
Post a Comment