"Roadshow Bus KPK 2024 adalah upaya kami untuk mencegah korupsi,"
SURABAYA ( KONTAK BANTEN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak
masyarakat dengan tegas menolak pemberian uang atau imbalan dalam bentuk
apapun di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November
mendatang dengan menggelar "Roadshow Bus KPK 2024".
"Roadshow Bus KPK 2024 adalah upaya kami untuk mencegah korupsi," kata
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat peluncuran "Roadshow Bus KPK 2024" di
Surabaya, Kamis.
Di dalam bus itu berisi berbagai informasi yang disampaikan secara
digital maupun dapat dibaca dalam bentuk buku yang mengedukasi
masyarakat terkait pencegahan korupsi.
Johanis mengungkapkan melalui kegiatan ini, momentum yang terdekat
adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 yang
jujur, bersih dan berintegritas.
"Salah satunya agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah dengan
menerima imbalan apapun. Termasuk masyarakat harus tegas menolak
'serangan fajar'," ujarnya.
Johanis menjelaskan bagi Calon Kepala Daerah yang memberikan sesuatu
kepada rakyat saat pemilihan adalah awal dari suatu tindak pidana yang
akan dilakukan di kemudian hari.
"Ketika dia terpilih maka akan mengupayakan bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan," katanya.
Kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi, kepala daerah terpilih
seringkali meminta kewajiban setoran kepada setiap organisasi perangkat
daerah (OPD).
"Kalau mau jadi Kepala OPD, tapi begini, harus bayar berapa dulu, nah…," ujarnya, mencontohkan.
Peluncuran "Roadshow Bus KPK 2024" di wilayah Jawa Timur yang dipusatkan
di Gedung Negara Grahadi Surabaya ditindaklanjuti dengan rapat
koordinasi bersama seluruh Kepala Daerah di wilayah provinsi setempat.
Dalam kesempatan itu, setiap kepala daerah di Jawa Timur diminta untuk
turut mengedukasi warganya terkait upaya pencegahan korupsi, salah
satunya agar tidak menerima imbalan dari calon yang akan berkontestasi
di Pilkada 2024 pada 27 November mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi upaya
pencegahan korupsi terhadap masyarakat melalui "Roadshow Bus KPK 2024".
“Sulitnya kalau terkait politik uang di Pilkada itu kan Pemerintah
Provinsi tidak bisa mengintervensi masing-masing pribadi masyarakat
untuk benar-benar menolaknya. Tapi yang bisa kami lakukan adalah
menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa
Timur harus bersikap netral di Pilkada 2024," ucapnya.
0 comments:
Post a Comment