Dalam Pengawalan Paspampres, Presiden Korsel Akhirnya Berhasil Ditangkap

 

 KORSEL KONTAK BANTEN  Penyidik ​​menahan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, di kediamannya, hari ini, Rabu (15/1/2025). Penangkapan tersebut baru berhasil setelah upaya pertama untuk menahan dan menginterogasinya terkait pemberlakuan darurat militer mengalami hambatan.

Dikutip dari Yonhap News, surat perintah penangkapan Yoon dilaksanakan pada pukul 10:33 pagi, menurut Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang menandai pertama kalinya seorang presiden yang sedang menjabat ditangkap.

Konvoi kendaraan yang membawa Yoon meninggalkan kompleks kediaman presiden di pusat kota Seoul tak lama kemudian untuk menuju kantor CIO di Gwacheon, tepat di selatan Seoul. Yoon terlihat keluar dari mobil dan memasuki kantor untuk menjalani interogasi sebelum penyidik ​​mengajukan surat perintah untuk menangkapnya secara resmi dalam waktu 48 jam.

Yoon, yang diskors dari tugasnya setelah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 14 Desember, menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia dituduh mengirim pasukan ke Majelis Nasional setelah mengumumkan darurat militer pada malam tanggal 3 Desember untuk menghentikan anggota parlemen menolak keputusan tersebut. 

Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, dekat kantor CIO, setelah menjalani pemeriksaan. Presiden telah membela pernyataan darurat militernya sebagai "tindakan pemerintahan" yang dimaksudkan untuk mengirimkan peringatan kepada oposisi utama Partai Demokrat atas apa yang ia gambarkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif. 

Dalam pesan video yang direkam yang dirilis setelah penangkapannya, Yoon tetap menentang. "Meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, saya memutuskan untuk setuju hadir di CIO untuk mencegah pertumpahan darah yang buruk," ujarnya. 

Penangkapan tersebut dilakukan setelah berjam-jam pembicaraan antara penyidik ​​dan pihak Yoon di kediamannya tentang cara menahannya dan membawanya pergi untuk diperiksa. "Pada titik ini, kami tidak mempertimbangkan kehadirannya secara sukarela dan tujuan kami adalah untuk melaksanakan surat perintah tersebut," kata seorang pejabat CIO kepada wartawan sebelumnya. 

"Tidak seperti pada upaya pertama, tidak ada personel atau staf Dinas Keamanan Presiden (PSS) yang secara aktif melawan eksekusi tersebut," pejabat tersebut sambil menambahkan, "Hampir tidak ada bentrokan fisik hari ini.