BANTEN KONTAK BANTEN Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Banten naik mendekati Rp300 miliar setelah mendapat koreksi, dari pemerintah pusat dari semula Rp11,54 triliun menjadi Rp11,837 triliun untuk 2025.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, dihubungi melalui pesan tertulisnya menjelaskan evaluasi APBD Banten Tahun 2025 yang telah dilakukan oleh Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk penyempurnaan program milik pemerintah pusat, juga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
"Hasil evaluasi Kemendagri dilakukan penyempurnaan dibahas bersama antara TAPD dan Banggar. Hasilnya dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan RAPBD atas hasil evaluasi," kata Rina, Kamis (02/01/2025).
Sementara itu, Sekertaris DPRD Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengungkapkan, pada akhir tahun 2024 lalu melalui Badan Anggaran (Banggar) dan pemprov telah melakukan pembahasan tindaklanjut evaluasi Kemendagri atas APBD tahun 2025 pada Selasa tanggal 31 Desember 2024.
"DPRD Pemprov untuk melakukan efisiensi sekaligus fokus terhadap program prioritas Presiden dan Gubernur Banten terpilih sesuai dengan evaluasi anggaran yang telah dilakukan oleh Kemendagri," tuturnya.
Deden menjelaskan rapat Banggar dengan pemprov itu dihadiri oleh seluruh anggota dewan yang masuk dalam Banggar serta tim tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mulai dari Pj Sekda, Kepala BPKAD, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"(Kalau) Ketua Dewan (Fahmi Hakim, red) tidak hadir karena masih cuti umroh. Yang hadir dari unsur pimpinan itu ada Wakil Ketua DPRD Banten. Dia ntaranya Pak Budi, Pak Yudi dan Pak Eko," ucap Deden.
Dalam rapat itu, lanjut Deden, hasil evaluasi Kemendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran pada kegiatan tertentu, tanpa meninggalkan fokus pada program prioritas Presiden, seperti makan bergizi gratis (MBG).
"Selain program prioritss presiden. Pemprov juga diminta fokus menjalankan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih. Salah satunya adalah program sekolah gratis" ujarnya.
Dari sumber Informasi dihimpun, guna mendukung program MBG dan sekolah swasta gratis, pemprov sudah mulai melakukan penyisiran anggaran disemua organisasi perangkat daerah (OPD).
"Banyak yang dipangkasin pos-pos kegiatan yang sudah dianggarkan oleh DPRD dan Pemprov Banten. Salah satunya ada anggaran perjalanan dinas," kata sumber di KP3B Banten yang meminta identitasny dirahasiakan itu.
Selain itu kata dia ada opsi pengurangan tunjangan kinerja (tukin) yang selama ini diterima oleh pegawai ASN dilingkungan pemprov dengan kisaran lebih dari 10 persen.
"Penghitungan pengurangan Tukin masih menjadi perdebatan. Karena ada juga menolak tukin dipangkas sebesar 10 sampai 20 persen," tandasnya.
Efisiensi juga diterapkan atas program fisik seperti di sejumlah OPD besar seperti di PUPR, Disperkim, Dinas Kesehatan.
0 comments:
Post a Comment