ASPSB Kabupaten Serang Usulkan UMK 2027 Naik 15 Persen dan UMSK 5 Persen, KHL Capai Rp5,17 Juta

 

SERANG, KONTAK BANTEN – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 15 persen serta penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen.

Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah melalui audiensi yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026).

Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh, mengatakan penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari agenda delapan serikat pekerja dan serikat buruh (SPSB) di Kabupaten Serang.

Menurut Asep, langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memahami kondisi riil ketenagakerjaan, khususnya terkait kebutuhan hidup pekerja dan dasar perhitungan kenaikan upah.

"Kami mengawali dengan menyampaikan kepada pimpinan daerah, agar lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jadi, bukan berarti terlalu dini menyampaikan persoalan pengupahan kepada bupati, tetapi ini bagian dari upaya memberikan gambaran kondisi riil," ujar Asep.

KHL Pekerja Diperkirakan Rp5.177.000

Asep menjelaskan, usulan kenaikan upah sebesar 15 persen merupakan hasil survei pasar secara independen yang dilakukan perwakilan delapan SPSB di Kabupaten Serang.

Dari hasil survei tersebut, ASPSB mencatat kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja mencapai sekitar Rp5.177.000.

Selain itu, terdapat sejumlah komponen kebutuhan yang menjadi dasar perhitungan usulan kenaikan upah, di antaranya:

1. Kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil survei pasar.

2. Kebutuhan sosial masyarakat sekitar 2 persen.

3. Kebutuhan pendidikan sebesar 1,15 persen.

4. Kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga pekerja.

Asep menegaskan, usulan kenaikan 15 persen tersebut memiliki dasar perhitungan yang mempertimbangkan kebutuhan pekerja, termasuk kebutuhan sosial dan pendidikan.

"Dasarnya jelas, survei KHL. Upah itu harus mengacu pada kebutuhan hidup layak. Selain itu, ada kebutuhan sosial masyarakat, kegiatan peringatan hari besar dan undangan kemasyarakatan. Kami juga memasukkan kebutuhan sosial sekitar 2 persen serta pendidikan sebesar 1,15 persen. Jadi, ketika dirumuskan menjadi 15 persen, menurut kami itu masih wajar," jelasnya.

ASPSB Minta Data KHL Dicocokkan dengan BPS

Meski telah melakukan survei secara mandiri, ASPSB mengaku masih membutuhkan penguatan dan pencocokan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Asep mengatakan, pihaknya ingin memastikan validitas hasil survei yang telah dilakukan. Namun, hingga saat ini, ASPSB masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses koordinasi dengan lembaga tersebut.

Terkait kondisi perusahaan di Kabupaten Serang, Asep menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari para pekerja, sejauh ini belum ada informasi mengenai perusahaan yang secara langsung melakukan penutupan akibat persoalan pengupahan.

Ia menegaskan, ASPSB akan terus mengawal proses penetapan upah agar aspirasi buruh menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Dewan Pengupahan.

Menurutnya, pemahaman pemerintah daerah terhadap dasar perhitungan upah sangat penting karena rekomendasi bupati menjadi salah satu bagian dalam proses penetapan UMK.

Gubernur Dinilai Tidak Akan Mengubah Rekomendasi Daerah

Asep menambahkan, penyampaian aspirasi kepada Bupati Serang juga merupakan langkah strategis setelah pihaknya berkomunikasi dengan aliansi buruh tingkat Provinsi Banten.

Ia menyebut, Gubernur Banten tidak akan mengubah rekomendasi yang disampaikan bupati dan wali kota. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah kabupaten dinilai penting agar tuntutan pekerja diperjuangkan sejak awal.

"Kalau kuncinya ada di daerah, berarti kami perlu memberikan pemahaman kepada bupati mengenai konsep pengupahan dan fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan kami. Data hasil survei juga akan kami sampaikan," ujarnya.

Bupati Serang Tampung Aspirasi Buruh

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan pemerintah daerah telah menerima dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.

Ia mengapresiasi langkah ASPSB yang menyampaikan tuntutan melalui audiensi dan menyampaikan bahwa usulan kenaikan UMK sebesar 15 persen serta UMSK sebesar 5 persen telah menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Alhamdulillah hari ini, kami baru saja menerima audiensi dari Asosiasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Serang. Tadi kami mendengarkan aspirasi yang disampaikan Ketua Aliansi, Pak Asep, terkait keinginan adanya kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen," ujarnya.

Ratu Rachmatuzakiyah menilai usulan tersebut relevan dengan aspirasi peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, penetapan besaran kenaikan upah tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat dan melalui pembahasan Dewan Pengupahan.

Menurutnya, pemerintah daerah belum dapat melakukan penghitungan lebih lanjut karena regulasi pemerintah pusat mengenai penetapan UMK dan UMSK belum diterbitkan.

"Secara pribadi dan pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih. Apa yang disampaikan tadi tentu akan kami kawal. Namun, karena aturan mengenai UMK belum keluar dari pemerintah pusat, kami belum bisa melakukan perhitungan, baik untuk UMK Kabupaten Serang maupun UMSK," paparnya.

Pembahasan Libatkan Dewan Pengupahan

Bupati Serang menegaskan, pembahasan penetapan upah nantinya akan dilakukan secara komprehensif melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta data pendukung.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan secara independen oleh serikat buruh dengan data yang disampaikan BPS.

Pemerintah daerah berharap perbedaan data tersebut dapat dicermati dan dibahas bersama agar penetapan upah memiliki dasar perhitungan yang jelas.

Ratu Rachmatuzakiyah juga menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami tuntutan serikat pekerja yang menginginkan peningkatan upah demi memperbaiki kesejahteraan keluarga.

"Saya menyadari bahwa apa yang diinginkan serikat buruh dan serikat pekerja tentu dalam rangka meningkatkan upah yang layak. Dengan begitu, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya masing-masing," pungkasnya.

(TIM KONTAK BANTEN)