APDESI Banten: Program 1 Desa 3 Sarjana Dinilai Kurang Realistis

 

 

SERANG kontak banten  – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten menilai program satu desa tiga sarjana kurang realistis.

Hal itu merujuk pada petunjuk teknis (Juknis) dana Bantuan provinsi (Banprov) untuk seluruh desa di Provinsi Banten yang hampir 60 persen akan dialokasikan untuk program satu desa tiga sarjana

Sekretaris APDESI Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, program tersebut sebenarnya sangat bagus dan dapat mempercepat peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Namun, program tersebut seharusnya diimbangi dengan meningkatnya jumlah alokasi Banprov.

Kata Rafik, setiap desa di Banten saat ini hanya diberikan alokasi Banprov senilai Rp100 juta per desa. Alokasi ini dinilai kurang, jika 50 persennya harus diperuntukan untuk program tersebut.

“Konsepnya luar biasa bagus dan kami sangat pengapresiasi. Namun besaran Banprov saat ini masih Rp100 juta,” kaya Rafik, Kamis (8/5/2025).

“Apakah sebaiknya satu orang saja dulu. Nanti ketika tahun depan Banprov Rp300 juta sesuai apa yang sudah dikampanyekan oleh Gubernur Banten, baru tuh bisa dimaksimalkan. Jangankan tiga, lima juga kita siap,” sambungnya.

Ditanya soal Juknis Banprov 2025, Rafik mengungkap bahwa Pemprov belum mengeluarkannya.

Namun, dari info yang diperolehnya, dari Rp100 juta dana yang diterima akan diperuntukan untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Operasional Pemerintahan desa, pembuatan akta notaris Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, penyerataan BUMDes, rehab kantor desa dan bantuan beasiswa tiga sarjana satu desa.

“Info uang saya dapat, Banprov Rp100 juta itu rinciannya Rp10 juta untuk operasional BPD dan Pemdes, Rp2,5 juta untuk Kopdes Merah Putih, Rp10 juta penyertaan BUMDes, Rp16,5 juta rehab kantor desa, dan sisanya tiga sarjana satu desa,” katanya.

Ia merinci, dari tiga sarjana itu nantinya akan mendapatkan bantuan berupa living cost senilai Rp1 juta perbulan atau Rp12 juta pertahun, dan Rp5 juta pertahunnya untuk biaya semester.

“Bantuan ini diberikan selama empat tahun sampai mereka lulus,” beber Rafik yang juga Kepala Desa Bayah Timur ini.

Rafik berharap, alokasi untuk program tiga sarjana satu desa ditinjau ulang kembali oleh gubernur. Karena menurut Rafik, masih ada skala prioritas lain di desa yang berharap ke anggaran Banprov.

“Tiga orang sarjana itu idealnya saat Banprov Rp300 juta. Masih banyak prioritas lain di desa yang tidak bisa tercover oleh DD dan ADD. Misal, rehab kantor desa, digitalisasi desa, infrastruktur desa dan prioritas lainnya yang selama ini dananya bersumber dari Banprov,” jelas Rafik.

Ditanya soal peningkatan dana Banprov, Rafik meminta agar Gubernur Banten konsisten terhadap janji politiknya, yang akan mengalokasikan Banprov Rp300 juta untuk setiap desa.

“Semoga di tahun depan, Pak Gubernur bisa merealisasikan Banprov sebesar 300 juta kepada semua desa di Banten. Kami saat ini masih percaya dan yakin, bahwa Gubernur punya perhatian khusus ke desa dan masyarakat desa,” tutupnya.