DPRD Sebut Komponen Belanja Pemkot Cilegon Masih Minim

 

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Cilegon, Rahmatullah (Foto: Rahmatullah)

 

 CILEGON KONTAK BANTEN  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, menilai belum ada upaya serius Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam menaikan komposisi belanja modal dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat dari komponen belanja modal hanya berkisar diangka 13 persen lebih.

"Bahwa dalam rancangan RPJMD mencantumkan komponen belanja modal hanya berkisar diangka 13 persen lebih, masih sangat jauh dari kebutuhan masyarakat dalam konteks pembangunan," kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah melalui keterangan tertulis yang diterima RRI, Sabtu (7/6/2025).

Dia menilai, komposisi ideal belanja modal dalam APBD tahunan yaitu sebesar 30 persen, dengan demikian setelah melihat rancangan RPJMD ini, dewan tidak melihat adanya upaya serius dari pihak Pemkot Cilegon untuk menaikan komposisi belanja modal dari tahun ke tahun.

Menurut Rahmatullah, rumusan RPJMD tidak sesuai yang dihasilkan dari perencanaan teknokratik. Padahal, seharusnya dalam rumusan RPJMD itu harus sesuai dengan perencanaan teknokratik tersebut. 

"Bahwa rumusan RPJMD yang dihasilkan juga dari perencanaan teknokratik, seharusnya menyajikan data hasil perencanaan teknokratik, dimana data-data yang tersaji dapat dipertanggungjawabkan selama lima tahun periode RPJMD ini, khususnya dalam data pendapatan daerah," ucap Rahmatullah.  

Rahmatullah berharap ke depan RPJMD dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan untuk lima tahunan tersebut. 

"Sebagai Fraksi PAN tidak berharap adanya kejadian sebagaimana tahun sebelumnya terulang kembali. Sehingga kami menginginkan data teknokratik yang sesuai dengan kondisi aktual dan prediksi yang akurat terhadap proyeksi lima tahun kedepan, bukan sekedar mencantumkan prediksi yang berdasarkan tren semata," katanya. 

Rahmatullah mengaku, dirinya tidak melihat rancangan RPJMD ini membuka peluang adanya perubahan organisasi di lingkungan Pemkot Cilegon. Hal itu terlihat kondisi pendapatan selama lima tahun ke depan, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang cukup besar. 

Menurutnya, RPJMD ini membuka ruang bagi Wali Kota untuk merumuskan perubahan atau perampingan organisasi (Dinas/Badan) yang sesungguhnya sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, terutama terkait dengan efisiensi belanja untuk kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Cilegon.

"Misal Dinas Damkar bisa digabung dengan BPBD, karena keduanya ada dalam 1 rumpun yang sama. Dinas Kominfo bisa digabung dengan Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UMKM bisa digabung dengan Disperindag. Kalau mengacu PP 18 Tahun 2016 bahkan mengharuskan daerah menentukan kebijakan efisiensi perangkat daerah dengan cara perampingan, penggabungan atau penghapusan beberapa OPD," ujar Rahmatullah.