PALI KONTAK BANTEN Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji angkat suara setelah didemo oleh kalangan aktivis pemuda dari sejumlah aliansi. Iwan Tuaji menyatakan pada saat pelantikan di Jakarta beberapa waktu lalu pihaknya tidak ada mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati. Namun, dari sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten PALI menyiapkan mobil dinas berjenis Toyota Land Cruiser.
Ia menepis mobil dinas berjenis Toyota Land Cruiser tersebut bukan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati. Melainkan mobil dinas untuk tamu VVIP. Misalnya peruntukannya untuk kunjungan Gubernur, Menteri, hingga Presiden Prabowo.
“Masalah mobil dinas itu bukan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati, itu mobil tamu VVIP. Dan itu sudah sesuai aturan yang berlaku,” ujar Iwan Tuaji saat menemui massa aksi di Kantor Bupati PALI, Selasa (10/6/2025).Dipakai BG 1, BG 2, pada saat pelantikan di Jakarta karena tidak ada mobil dinas,” sambungnya.
Wakil Bupati PALI Sumatera Selatan itu, menjelaskan kenapa pihaknya menggunakan mobil tersebut, lantaran tidak ada mobil dinas. Namun ia menepis saat ini mobil dinas VVIP tidak dipakai lagi oleh pihaknya.
“Kenapa dipakai mobil itu? Karena kami tidak ada mobil dinas yang harus kami pakai. Ada mobil itu (Land Cruiser) datang dari Setda. Kami naikin. Apakah pernah kami pakai sekarang, tidak pernah,” katanya.
Iwan Tuaji mengatakan peruntukan mobil dinas itu pakai saat kedatangan Gubernur. Selain itu, untuk jajaran Menteri yang datang ke Kabupaten berjuluk Serepat Serasan. Ia juga mencontohkan Bupati PALI sekaligus kader Partai Gerindra apabila Presiden Prabowo datang, otomatis kendaraan tersebutlah harus dipakai.
“Karena sesuai peruntukannya, pernah dipakai pada saat pak Gubernur datang, itulah fungsi mobil itu,” ungkapnya.
“Bagaimana kalau menteri datang, bagaimana misalnya Bupati yang juga kader Gerindra pak Prabowo datang, apa jaminan kita memfasilitasi pejabat yang datang. Otomatis kendaraan itu dipakai,” tambahnya.
Kendati demikian, Iwan Tuaji berpendapat hadirnya mobil dinas VVIP tersebut dari nantinya ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memiliki kemanfaatan untuk masyarakat Kabupaten PALI.
“Kalau saya tidak melihat arah sana, tapi hasil dari mobil itu kita targetkan, pak bupati e sudah setuju kami masyarakat untuk membeli mobil itu. Tapi tolong pak bupati kalau bisa jadi duit mobil itu, paling tidak ada PAD dari mobil itu, paling tidak ada manfaat dari mobil itu untuk masyarakat kabupaten PALI, itu arahnya,” ucapnya.
Iwan Tuaji mengatakan pertemuan dengan para aktivis dari Aliansi Pemuda Peduli PALI dan Aliansi Jaringan Muda PALI, diharapkan menjadi sebuah kejelasan yang menjadi pertanyaan selama ini.
“Kedepan kita kondusif, kita tenang-tenang akhirnya dapat menciptakan guyub di Kabupaten PALI,” tandasnya.
Meski demikian, Iwan Tuaji menyebutkan saat ini rumah dinas Wakil Bupati masih dalam keadaan mengontrak. Sementara sang Bupati PALI masih menempati posko pemenangan saat pilkada.
Sebelumnya, Aktivis dari Aliansi Jaringan Muda PALI melaporkan ke Kejaksaan Negeri PALI ihwal dugaan penyimpangan kegiatan belanja mobil dinas di sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten setempat tahun 2025, Selasa (10/6/2025).
Koordinator Aliansi Jaringan Muda PALI, Yogi S Memet menyerahkan laporan pengaduan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari PALI.
Yogi mengatakan laporan tersebut didasarkan pada temuan pada bulan Januari tahun 2025 data di website Sirup LKPP dan LPSE telah ditayangkan pengadaan dan belanja mobil dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mobil dinas untuk tamu VVIP di sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten PALI dengan nilai yang sangat fantastis senilai 12,2 miliar.
Selain itu, dari anggaran belasan miliar tersebut terdapat empat item. Kendaraan dinas roda empat senilai 6 miliar. Lalu, kendaraan dinas roda empat senilai Rp700 juta. Sementara, sewa kendaraan dinas roda empat 1,8 miliar dan kendaraan dinas roda empat senilai 3,7 miliar.
0 comments:
Post a Comment