Wagub Banten Minta ASN Pemprov Berpegang Pada Pancasila

 

Wagub Banten Minta ASN Pemprov Berpegang Pada Pancasila

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN  – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) harus berpegang pada Pancasila sebagai norma dasar. Apartur pemerintah juga harus berdedikasi, berintegritas, dan melayani.

Hal itu disampaikan Dimyati saat memberikan materi Wawasan Kebangsaan Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan X dan XI di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten Jl Lintas Timur AMD, Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Kamis (19/6/2025).

“Pemimpin yang Pancasilais dan berintegritas itu sangat dibutuhkan. Kalau Pancasilais berarti dia religius. Pemimpin yang religius disenangi oleh Allah SWT dan masyarakat. Pemimpin yang beradab, berakhlakul karima juga diperlukan,” ujar Dimyati.

Ketiga, lanjut Dimyati, adalah pemimpin yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, persatuan, dan kesatuan.

“Yang keempat adalah pemimpin yang dasarnya adalah dari perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan manfaatnya adalah dari rakyat untuk rakyat,” ungkap Dimyati.

“Dari semua yang ada outputnya adalah keadilan sosial. Kalau sudah keadilan sosial semua berarti sejahtera,” tambahnya.

Masih menurut Dimyati, hal itu harus ditambah berintegritas. “Orang itu jujur, konsisten, dan bertanggung jawab,” katanya.

Dimyati juga menilai, aparatur tang tidak Pancasilais dan bermoral bisa melenceng dari tujuan bangsa Indonesia.

“Kalau Pancasilais tapi tidak berintegritas, secara moral diragukan. Dua tema ini sangat penting dipadukan sehingga menjadi pemimpin yang Pancasilais dan berintegritas,” ucap Dimyati.

“Semoga bisa melaksanakan Diklatpim 3 dengan baik dan bermanfaat bagi mereka ke depan,” pungkasnya.

Dalam laporannya, Kepala BPSDMD Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan, diklat diikuti oleh 80 orang peserta dari Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Banten.

“Lama pelatihan 105 hari kerja atau setara 908 jam pelajaran dengan metode blended learning,” jelasnya.