Orang Miskin Di Indonesia Masih 23 Juta Orang

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah orang miskin turun ke level 8,47 persen pada 2025. Secara angka, jumlah orang miskin tersisa 23,9 juta orang.

Jumlah orang miskin tersebut turun dibanding angka kemiskinan 2024 yang sebanyak 25,2 juta orang, serta 25,9 juta orang pada 2023.

 Kabar baik tersebut disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jumat (22/8/2025).

 “Ini pertama kalinya angka kemiskinan berada di bawah 9 persen,” ujarnya.

 Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional telah memperbaiki beberapa indikator kesejahteraan.

 Bendahara Negara juga memamerkan angka pembukaan lapangan kerja yang mencapai 3,59 juta orang pada 2025. Angka ini naik dibanding 2024 yang sebesar 3,55 juta lapangan kerja.

 Sementara itu tingkat pengangguran turun ke level 4,76 persen dari tingkat pengangguran terbuka. Secara angka, jumlahnya setara 7,3 juta orang, masih lebih tinggi dibanding tahun 2024 yang sebanyak 7,2 juta orang atau 4,82 persen.

 Sri Mulyani juga menjelaskan, APBN terus diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Agar dapat menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi dengan baik, APBN harus tetap dijaga kesehatannya.

 Fungsi APBN sebagai buffer ketika Indonesia menghadapi gejolak akibat dampak global,” jelas Sri Mulyani.

 Menurut dia, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan sektor swasta agar beban anggaran tidak sepenuhnya ditanggung APBN.

 Dengan begitu, mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

 Untuk diketahui, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen atau lebih rendah dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang.

 Pada Maret 2025, rata-rata garis kemiskinan nasional tercatat Rp 609 ribu per kapita per bulan. Artinya, rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota hanya memiliki pengeluaran di bawah Rp 2.875.235 per bulan.

 Perlu diketahui, garis kemiskinan tersebut merupakan angka rata-rata nasional, sementara tiap daerah memiliki standar berbeda sesuai harga dan pola konsumsi masyarakat setempat. Tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 11,03 persen, sedangkan di perkotaan 6,73 persen. Angka kemiskinan di perdesaan menurun, sementara di perkotaan justru meningkat.

 Peneliti Indef Sugiyono Madelan menyambut gembira penurunan angka kemiskinan yang sesuai prediksi pemerintah. “Saya percaya pada prediksi Menkeu dibanding lembaga lain yang memperkirakan jumlah penduduk miskin lebih besar, baik absolut maupun relatif,” kata Sugiyono, kepada Tangselpos.id, Sabtu (23/8/2025).

 Ia mengaku terlibat dalam penelitian kemiskinan terakhir tahun 2024 dengan data primer, termasuk diskusi lintas sektoral. Menurutnya, error relatif kecil, apalagi ada perbaikan sistem dan program pengentasan kemiskinan.

 Selain integrasi data, kata Sugiyono, kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu metode saja, melainkan harus disesuaikan dengan penyebabnya. Misalnya, kemiskinan kultural, struktural, keterbatasan akses, atau ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam.

 “Kemiskinan karena minimnya akses pendidikan, kemiskinan turun-temurun akibat pola hidup pra-sejahtera, itu rantai-rantai yang harus diputus,” ujarnya.