DPRD Pandeglang Ajukan 13 Rekomendasi LKPj Bupati 2025, Fokus PAD, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik

 

PANDEGLANG KONTAK BANTEN  — DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan 13 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, maupun kebijakan strategis.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I pembahasan LKPj, Yangto, menyampaikan bahwa seluruh fraksi pada prinsipnya menerima LKPj Bupati 2025. Namun, hasil pembahasan tetap menghasilkan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi.

“Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang pada prinsipnya menerima atau menyetujui LKPj Bupati tahun 2025, namun terdapat tiga belas kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Yangto dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (29/4/2026).

Sorotan PAD, Infrastruktur, dan Layanan Publik

Adapun 13 rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor penting, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerapan sistem kepegawaian berbasis elektronik, serta peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Aulia dan RSUD Berkah.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), penerapan sistem parkir digital terintegrasi dengan keuangan daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Rekomendasi lainnya mencakup promosi investasi daerah, kemudahan perizinan, hingga inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemkab Siap Tindak Lanjuti

Usai rapat paripurna, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyampaikan bahwa dari 13 rekomendasi tersebut telah dirangkum menjadi 11 poin prioritas.

Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus utama, yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Saya harap minimal per triwulan komisi-komisi memanggil dinas penghasil agar ada evaluasi, sehingga setiap triwulan terlihat progres terhadap target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Iing, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari DPRD maupun masyarakat. Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya rekomendasi ini, DPRD Pandeglang berharap kinerja pemerintah daerah ke depan semakin efektif, transparan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.