CILEGON KONTAK BANTEN– Wali Kota Cilegon, Robinsar, menegaskan akan merekomendasikan penutupan sementara dapur penyedia program Makanan Bergizi Gratis (MBG) apabila ditemukan pelanggaran dalam kasus dugaan keracunan yang menimpa 49 siswa MTs Al Inayah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden yang menyebabkan puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Robinsar mengatakan, Pemerintah Kota Cilegon akan segera menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Kota Cilegon guna memastikan penanganan korban berjalan optimal sekaligus mengkaji penyebab kejadian tersebut.
“Kita habis ini akan rapat dengan Dinas Kesehatan untuk melihat sejauh mana kemampuan dan penanganannya. Yang pasti, langkah utama kita adalah memastikan bahwa kasus keracunan kemarin sudah ditangani dengan baik,” ujarnya.
Evaluasi SOP dan Perizinan Dapur MBG
Selain fokus pada penanganan korban, Pemkot Cilegon juga akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG, mulai dari aspek perizinan hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Robinsar menegaskan, apabila dalam evaluasi ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas.
“Jika memang ditemukan pelanggaran terhadap SOP, maka kita akan merekomendasikan kepada pihak terkait untuk dilakukan penutupan sementara sampai semuanya diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap penyedia makanan akan diperketat ke depannya, mengingat program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
Soroti Pola Konsumsi Siswa
Tak hanya dari sisi penyedia, Robinsar juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam pola konsumsi makanan oleh siswa. Ia mengingatkan bahwa makanan memiliki batas waktu konsumsi yang harus diperhatikan.
“Jangan sampai makanan yang seharusnya dikonsumsi pagi justru dimakan siang, atau yang untuk siang dimakan sore. Itu berpotensi menyebabkan keracunan,” jelasnya.
Komitmen Perbaikan Sistem
Pemkot Cilegon memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh penyedia dapur MBG. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan program tersebut.
Insiden ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan seluruh proses distribusi makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

.gif)