Gubernur Andra Soni Tekankan Musrenbang RKPD 2027 Harus Partisipatif, Bukan Sekadar Seremonial

SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 harus menjadi forum partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.

Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan Musrenbang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga hasilnya harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami harap hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai membuka Musrenbang di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.

Menurutnya, forum ini harus menghasilkan kesepakatan konkret antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, sehingga program pembangunan berjalan selaras dan efektif.

Fokus dan Arah Kebijakan RKPD 2027

Gubernur menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah kebijakan tidak berubah, namun indikator dan target dipertajam.

Beberapa fokus utama pembangunan meliputi:

• Mengurangi disparitas atau kesenjangan antarwilayah
• Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah
• Memastikan hasil pembangunan dirasakan merata oleh masyarakat

“Salah satu fokus utama adalah mengurangi disparitas wilayah,” tegasnya.

Kolaborasi Lintas Daerah

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah yang didorong antara lain:

• Penguatan koordinasi antar pemerintah daerah
• Peningkatan peran aktif perangkat daerah
• Sinergi program pembangunan lintas wilayah

“Kabupaten dan kota sudah banyak berkontribusi. Sekarang saatnya kita perkuat kolaborasi,” katanya.

DPRD: Perencanaan Fondasi Pembangunan

Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menilai perencanaan yang matang menjadi dasar utama keberhasilan pembangunan daerah.

Ia menegaskan:

• Ketahanan daerah merupakan bagian dari ketahanan nasional
• Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
• DPRD akan mengawal melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan

Isu Strategis Pembangunan

Dalam Musrenbang RKPD 2027, sejumlah isu krusial menjadi perhatian, yaitu:

• Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)
• Pertumbuhan ekonomi daerah
• Penurunan pengangguran dan kemiskinan
• Percepatan pembangunan infrastruktur
• Penguatan ketahanan pangan

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan:

• Penguatan UMKM
• Peningkatan investasi industri
• Pengembangan pendidikan vokasi
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peran Bappeda dan Output Musrenbang

Kepala Bappeda Provinsi Banten menyebut Musrenbang menjadi bagian penting dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Forum ini akan menetapkan:

• Prioritas pembangunan daerah
• Program dan kegiatan strategis
• Pagu indikatif anggaran
• Indikator kinerja
• Lokasi pelaksanaan program

Pelibatan Berbagai Pihak

Musrenbang dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya:

• Forkopimda
• DPRD
• Kepala daerah se-Banten
• Kementerian dan lembaga
• Akademisi dan dunia usaha
• Tokoh masyarakat

Pemerintah Provinsi Banten berharap Musrenbang RKPD 2027 tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi ruang partisipatif yang mampu menentukan arah pembangunan daerah secara terukur, merata, dan berkelanjutan.***