Hardiknas 2026, BEM Banten Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah

  

SERANG – KONTAK BANTEN Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menggelar aksi refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (4/5/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti tingginya angka putus sekolah di Provinsi Banten yang dinilai masih menjadi persoalan serius di sektor pendidikan.

Koordinator Lapangan aksi BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, mengungkapkan bahwa angka putus sekolah di Banten masih tergolong tinggi, khususnya pada jenjang SMA/SMK.

“Berdasarkan data, angka putus sekolah di Provinsi Banten masih tergolong tinggi. Pada jenjang SMA/SMK, tercatat sekitar 13.684 orang mengalami putus sekolah,” ujarnya.

Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan

Suci menilai, tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan di Banten belum sepenuhnya merata dan inklusif.

Menurutnya, ketimpangan masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi mampu dan kurang mampu.

“Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi mampu dan tidak mampu,” ungkapnya.

Lama Sekolah Masih Rendah

Selain itu, ia juga menyoroti rata-rata lama sekolah masyarakat Banten yang masih berada di kisaran 9,16 hingga 9,23 tahun. Kondisi ini dinilai menjadi indikator masih banyak pelajar yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

“Aksi ini merupakan bentuk kegeraman dan keprihatinan terhadap sistem pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Dorong Kebijakan Lebih Inklusif

Aksi tersebut, lanjut Suci, menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus dorongan agar pemerintah menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Aksi ini menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus dorongan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Pemprov harus bisa menyelesaikan persoalan ini, serta mampu mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif,” pungkasnya.