Prabowo Perintahkan BPKP Periksa Pejabat Bermasalah Meski Dekat dengan Presiden

 

 

NGANJUK KONTAK BANTEN Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pejabat yang terindikasi melakukan penyelewengan meskipun memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya. Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Kepala Negara mengungkapkan adanya laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait sejumlah pejabat yang diduga terlibat penyimpangan. Menurut Prabowo, pejabat BPKP tersebut sempat ragu melanjutkan pemeriksaan karena beberapa pihak yang diperiksa diketahui dekat dengan Presiden.

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden,” kata Prabowo.

Namun, Prabowo mengaku langsung memberikan instruksi tegas agar proses pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa pandang bulu.

“Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa,” tegasnya.

Soroti Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Negara

Presiden mengaku prihatin karena masih menerima laporan mengenai penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara setelah diberikan amanah dan kepercayaan untuk menduduki posisi penting di pemerintahan.

Menurutnya, jabatan publik seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat dan menjaga kepercayaan rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri.

Prabowo menilai pejabat yang telah memperoleh kehormatan dan kepercayaan dari negara harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta menjaga integritas selama menjabat.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan perilaku pejabat publik.

Teknologi Digital Permudah Deteksi Penyelewengan

Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti perkembangan teknologi digital yang dinilai membuat berbagai bentuk penyimpangan semakin mudah terdeteksi.

Menurut Prabowo, sistem digital dan keterbukaan informasi saat ini memungkinkan aparat pengawasan maupun penegak hukum lebih cepat menemukan indikasi pelanggaran.

“Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pejabat negara agar tidak bermain-main dengan anggaran maupun kewenangan karena setiap tindakan dapat terlacak melalui sistem pengawasan yang semakin modern.

Prihatin Dampak Korupsi terhadap Keluarga

Selain menyoroti aspek hukum, Prabowo juga mengaku sedih terhadap dampak sosial yang ditimbulkan akibat kasus penyelewengan, terutama terhadap keluarga pejabat yang tersandung masalah hukum.

Menurutnya, anak dan istri pejabat sering kali ikut menanggung beban moral ketika kepala keluarga terseret kasus penyalahgunaan jabatan.

“Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk peringatan moral agar para pejabat menjaga kehormatan diri dan keluarganya selama mengemban jabatan publik.

Penindakan Berlaku untuk Semua Termasuk Kader Gerindra

Prabowo menegaskan penindakan terhadap pelanggaran hukum tidak hanya berlaku bagi pihak tertentu, tetapi juga terhadap kader partainya sendiri.

Ia menyebut sejumlah kader Partai Gerindra telah diproses hukum sebagai bukti bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu.

Menurut Presiden, setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab kepada bangsa dan rakyat sehingga proses hukum harus tetap berjalan jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga kehormatan selama masa pengabdian, termasuk bagi pejabat aktif maupun purnawirawan militer.

Ancam Serahkan ke Aparat Penegak Hukum

Dalam pidatonya, Prabowo turut memperingatkan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah agar segera mengembalikannya.

Ia menegaskan bahwa apabila pihak terkait tidak bersedia mengembalikan hasil yang diperoleh secara melanggar hukum, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

“Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan,” ujar Prabowo.

Pernyataan Presiden tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan dan penindakan terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan.