Dewan Pendidikan dan Kadis Dindikbud Cilegon Matangkan Program Sekolah Gratis SD-SMP Swasta, Berlaku 2027

 

KOTA CILEGON – KONTAK BANTEN Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) bersama Dewan Pendidikan Kota Cilegon terus mematangkan rencana program sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP swasta. Program ini menjadi salah satu prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempercepat sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan regulasi, pendataan calon penerima manfaat, hingga penghitungan kebutuhan anggaran.

Dindikbud Susun Regulasi dan Data Penerima Bantuan

Heni menyebut, percepatan program sekolah gratis dilakukan setelah adanya arahan langsung dari Wali Kota Cilegon.

“Kita pernah dipanggil Pak Wali untuk membicarakan hal ini. Tentu kami merespons dengan cepat rencana Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota terkait sekolah gratis,” ujar Heni usai rapat bersama Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, program tersebut nantinya akan menyasar siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta tingkat SD dan SMP di Kota Cilegon.

Saat ini, Dindikbud masih fokus menyusun payung hukum program serta melakukan pendataan agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.

“Kami sedang menyusun regulasinya, juga mendata anak-anak yang nanti akan diberikan bantuan di sekolah-sekolah swasta,” katanya.

Heni menambahkan, penyusunan program masih dalam tahap pembahasan sehingga pihaknya membuka masukan dari berbagai pihak agar pelaksanaan sekolah gratis dapat berjalan maksimal.

Dewan Pendidikan: Program Menjawab Masalah Keterbatasan Sekolah Negeri

Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Saeful Bahri, menilai rencana memperluas program sekolah gratis ke sekolah swasta merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi bahwa pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi pemerintah.

“Pendidikan dasar menjadi kewajiban negara. Representasinya di daerah adalah pemerintah daerah,” ujar Saeful.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Akibatnya, sebagian calon peserta didik tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak lolos seleksi sekolah negeri.

“Problemnya mereka tidak sekolah karena tidak diterima di negeri akibat kuota terbatas. Itu antara lain alasan Wali Kota menggagas pemberdayaan sekolah swasta,” jelasnya.

Program Ditargetkan Berjalan Tahun 2027

Dewan Pendidikan Kota Cilegon saat ini tengah menyiapkan kajian strategis sebagai dasar pelaksanaan program sekolah gratis tersebut.

Program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2027 dengan pembahasan anggaran yang akan dimasukkan dalam APBD Murni.

Pembahasan kebutuhan anggaran diperkirakan berlangsung intensif pada Juli hingga Agustus 2026.

Dua Skema Anggaran Sekolah Gratis Cilegon

Dalam perencanaan awal, Dewan Pendidikan membuat simulasi subsidi sebesar Rp200 ribu per siswa.

Terdapat dua skenario pembiayaan yang sedang dikaji, yaitu:

1. Subsidi untuk seluruh siswa SD dan SMP swasta di Kota Cilegon
   • Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar.
2. Tahap awal hanya untuk peserta didik baru tahun ajaran 2027
   • Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar.

Melalui program ini, Pemkot Cilegon berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang terkendala biaya maupun keterbatasan kuota sekolah negeri untuk mendapatkan pendidikan dasar.(HS)