Bancakan untuk Semua: Saat Tradisi Guyub Menjadi Cermin Keadilan Ekonomi Daerah

 

Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, ada satu tradisi sederhana masyarakat Jawa yang menyimpan pesan sosial begitu dalam: bancakan.

Bancakan bukan sekadar kegiatan makan bersama. Di dalamnya terdapat filosofi tentang rasa syukur, kebersamaan, gotong royong, dan kesetaraan. Orang-orang duduk bersama mengelilingi satu wadah makanan. Tidak ada meja khusus untuk orang kaya, tidak ada piring istimewa untuk pejabat, dan tidak ada tempat yang lebih tinggi hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan.

Semua mengambil bagian dari hidangan yang sama.

Dari tradisi sederhana itulah muncul sebuah pertanyaan penting untuk kehidupan masyarakat modern: apakah semangat bancakan masih hidup dalam cara kita membangun ekonomi daerah?

Pertanyaan ini menjadi penting ketika pembangunan ekonomi daerah menghasilkan pertumbuhan, tetapi manfaatnya belum selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bancakan Mengajarkan Bahwa Rezeki Tidak Boleh Hanya Berputar di Lingkaran Tertentu

Dalam bancakan, makanan yang tersedia dimaksudkan untuk dinikmati bersama. Kebahagiaan bukan terletak pada siapa yang mendapatkan bagian paling besar, tetapi pada kenyataan bahwa semua orang dapat duduk, makan, berbicara, dan merasakan kebersamaan.

Filosofi tersebut sebenarnya sangat relevan dengan pengelolaan ekonomi daerah.

Anggaran daerah, program pembangunan, investasi, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai proyek ekonomi seharusnya memberikan ruang bagi sebanyak mungkin masyarakat untuk tumbuh.

Pembangunan tidak semestinya hanya menciptakan keuntungan bagi kelompok yang sudah kuat secara modal, memiliki jaringan luas, atau mempunyai akses lebih dekat terhadap pusat kekuasaan.

Ekonomi daerah harus menjadi “bancakan bersama”.

Artinya, ketika perekonomian daerah tumbuh, pedagang kecil ikut tumbuh. Ketika investasi masuk, tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan. Ketika pemerintah menggelontorkan program pemberdayaan, UMKM memperoleh akses yang nyata. Ketika pembangunan infrastruktur dilakukan, masyarakat sekitar mendapatkan manfaat ekonomi, bukan hanya menjadi penonton.

Pemerintah Daerah Bukan Pemilik “Hidangan”, tetapi Pengelola untuk Kepentingan Bersama

Dalam konteks pemerintahan daerah, filosofi bancakan juga dapat menjadi pengingat bahwa pemerintah bukan pemilik sumber daya publik.

Pemerintah adalah pengelola amanah masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), aset daerah, potensi investasi, sumber daya ekonomi, dan berbagai kebijakan publik pada hakikatnya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, pembangunan ekonomi membutuhkan prinsip keadilan dalam akses.

Masyarakat kecil harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengikuti program pemerintah, mendapatkan pendampingan, mengakses pembiayaan, serta masuk ke dalam rantai ekonomi daerah.

Jangan sampai ada masyarakat yang hanya menjadi penonton ketika “hidangan ekonomi” daerah dibagikan.

Jangan pula sampai kesempatan ekonomi hanya berputar di antara kelompok yang sama dari tahun ke tahun.

Bancakan mengajarkan bahwa keberkahan justru terasa ketika sesuatu dapat dinikmati bersama.

UMKM Jangan Hanya Dijadikan Pelengkap

Salah satu kelompok yang penting mendapatkan perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun, menyebutnya saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang benar-benar membuka jalan.

Pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan, pasar, pelatihan, teknologi, legalitas usaha, pendampingan, hingga kesempatan masuk ke rantai pasok pemerintah maupun perusahaan besar.

Jika pemerintah menggelar kegiatan ekonomi, misalnya, jangan hanya perusahaan besar yang mendapatkan ruang. Pedagang kecil, pelaku kuliner, pengrajin, petani, nelayan, komunitas kreatif, dan pelaku usaha lokal juga harus mendapatkan kesempatan.

Inilah semangat bancakan dalam konteks ekonomi: semua boleh duduk, semua punya kesempatan, dan semua mendapatkan bagian sesuai hak serta kontribusinya.

Investasi Harus Menghasilkan Efek Berantai

Masuknya investasi ke suatu daerah tentu merupakan hal positif jika mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan menambah kesejahteraan masyarakat.

Namun, investasi tidak cukup hanya dihitung dari besarnya nilai modal yang masuk.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat?

Berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap?

Berapa banyak UMKM yang menjadi mitra?

Berapa banyak produk lokal yang masuk dalam rantai pasok?

Berapa banyak kawasan masyarakat yang ikut berkembang?

Jika sebuah investasi bernilai besar tetapi manfaat ekonominya hanya berputar pada segelintir kelompok, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya tentang angka yang naik, tetapi tentang semakin banyak orang yang memiliki kesempatan untuk naik bersama.

Bancakan dan Prinsip Transparansi

Ada satu nilai lain yang dapat dipetik dari bancakan: tidak ada yang disembunyikan.

Makanan diletakkan di tengah. Semua orang dapat melihat apa yang tersedia dan bagaimana makanan itu dibagikan.

Filosofi ini dapat diterjemahkan dalam tata kelola pemerintahan melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, bagaimana program pembangunan ditentukan, siapa penerima manfaatnya, dan sejauh mana program tersebut memberikan dampak.

Transparansi bukan berarti mencurigai pemerintah.

Sebaliknya, transparansi merupakan cara membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketika pengelolaan ekonomi dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan.

Jangan Sampai Ada yang Duduk di Luar Lingkaran

Hal paling menyentuh dari bancakan adalah tidak adanya sekat.

Orang tua, anak-anak, tetangga, orang kaya, orang sederhana, semua dapat duduk bersama.

Dalam kehidupan ekonomi daerah, jangan sampai ada kelompok masyarakat yang selalu berada di luar lingkaran.

Petani jangan hanya menjadi pemasok murah.

Nelayan jangan hanya menjadi penjual hasil tangkapan dengan harga rendah.

Pedagang kecil jangan hanya menjadi penerima dampak pembangunan.

Anak muda jangan hanya menjadi penonton perkembangan industri.

UMKM jangan hanya dipajang ketika pemerintah membutuhkan citra pemberdayaan.

Mereka semua harus menjadi bagian dari proses pembangunan.

Karena pembangunan ekonomi yang baik bukan hanya membangun pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga memperluas lingkaran orang yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Dari Bancakan Menuju Ekonomi yang Guyub

Filosofi bancakan tidak berarti pemerintah harus membagi-bagikan kekayaan secara sama rata tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kontribusi.

Keadilan bukan selalu berarti semua orang mendapatkan jumlah yang sama.

Keadilan berarti setiap orang memiliki kesempatan yang layak, mendapatkan perlakuan yang wajar, dan tidak kehilangan haknya karena tidak memiliki kekuasaan, modal, atau jaringan.

Inilah yang dapat disebut sebagai ekonomi daerah yang guyub.

Pemerintah menciptakan aturan yang adil.

Pengusaha membuka kesempatan kemitraan.

Masyarakat ikut berpartisipasi.

UMKM memperoleh akses.

Anak muda mendapatkan ruang kreativitas.

Dan seluruh kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.

Saatnya “Bancakan” Menjadi Cara Berpikir

Tradisi bancakan mungkin lahir dari ruang yang sederhana: sebuah tampah, nasi, lauk-pauk, daun pisang, dan orang-orang yang duduk melingkar.

Namun pesan yang dikandungnya jauh lebih besar.

Bancakan mengingatkan kita bahwa kehidupan akan terasa lebih bermakna ketika tidak hanya berbicara tentang “berapa banyak yang saya dapatkan”, tetapi juga “berapa banyak orang yang bisa tumbuh bersama saya.”

Begitu pula dengan pemerintah daerah.

Ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya investasi, banyaknya proyek, atau tingginya pertumbuhan ekonomi.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat kecil mendapatkan kesempatan yang lebih luas.

Apakah UMKM naik kelas.

Apakah lapangan pekerjaan bertambah.

Apakah pendapatan masyarakat meningkat.

Apakah kesenjangan berkurang.

Dan yang paling penting, apakah masyarakat merasa bahwa pembangunan tersebut benar-benar milik mereka.

Sebab, ekonomi daerah bukan hidangan milik segelintir orang. Ia adalah meja besar yang seharusnya dapat diisi, dinikmati, dan dijaga bersama.

Bancakan mengajarkan satu pesan sederhana: duduklah bersama, makanlah bersama, dan jangan biarkan satu pun orang merasa tidak memiliki tempat.

Jika filosofi itu dapat diterapkan dalam tata kelola ekonomi daerah, maka pembangunan bukan lagi sekadar tentang siapa yang paling banyak mendapatkan keuntungan.

Pembangunan akan menjadi tentang bagaimana semua orang dapat tumbuh bersama.

Dan mungkin, di situlah makna sesungguhnya dari guyub rukun: bukan sekadar berkumpul dalam satu tempat, tetapi memastikan tidak ada yang tertinggal ketika kesejahteraan sedang dibangun.

OLEH Susi Andriani Ketua Kebijakan Publik Jakarta