BGN Tetapkan Anggaran 2027 Rp240,52 Triliun, Program MBG Tetap Berjalan

 

Kepala BGN, Sudaryono beserta jajaran, dalam Rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 September 2026

JAKARTA, KONTAK BANTEN — Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp240,52 triliun. Angka tersebut mengalami penyesuaian dari pagu indikatif sebelumnya yang mencapai Rp270 triliun.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penyesuaian pagu anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi sekitar Rp30 triliun. Meski anggaran mengalami perubahan, BGN memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), tetap berjalan.

“Hasil akhir pagu anggaran BGN tahun 2027 menjadi sebesar Rp240,520 triliun. Angka inilah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kami yang kami sampaikan pada rapat ini,” ujar Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Rp232,88 Triliun untuk Program Gizi

Dari total pagu anggaran Rp240,52 triliun, sekitar Rp232,88 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.

Alokasi tersebut setara dengan sekitar 96,90 persen dari keseluruhan anggaran BGN tahun 2027.

Sementara itu, sekitar Rp7,33 triliun atau kurang lebih tiga persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Sudaryono menegaskan, penggunaan anggaran BGN pada 2027 akan diarahkan agar pelaksanaan program berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

MBG Tidak Diperluas Serentak

BGN juga memastikan program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah Indonesia secara serentak.

Menurut Sudaryono, pemerintah terlebih dahulu melakukan pembinaan sekaligus memastikan kesiapan layanan di masing-masing wilayah sebelum program dijalankan.

Pendekatan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Wilayah 3T dan Daerah Stunting Jadi Prioritas

Dalam pelaksanaannya, BGN memprioritaskan sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan intervensi gizi lebih besar.

Prioritas tersebut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pesantren, serta daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi.

Setelah kebutuhan di wilayah prioritas terpenuhi, pelaksanaan program akan diperluas ke daerah lainnya, termasuk wilayah di Pulau Jawa.

“Dari wilayah-wilayah terluar, kemudian ke wilayah-wilayah lain yang memang membutuhkan, termasuk di Pulau Jawa. Kita mulai tahapnya dari yang paling membutuhkan lebih dahulu,” kata Sudaryono.

Dengan pagu anggaran Rp240,52 triliun, BGN akan menggunakan anggaran 2027 sebagai dasar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan program MBG sesuai kesiapan masing-masing wilayah.(tim)