Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

 

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menilai Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam FGD Kepemimpinan Nasional MPP PKS di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Mulyanto, tantangan memimpin Indonesia tidak sederhana. Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 290 juta jiwa, wilayah yang luas, serta berada di kawasan ring of fire yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Karena itu, menurut dia, pemimpin nasional harus mampu mengelola potensi sekaligus risiko yang dimiliki Indonesia.

“Kalau kita gagal menghadirkan pemimpin yang berkualitas, kita akan terus menjadi negara yang tertinggal. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat besar. Persoalannya adalah apakah potensi besar itu dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan nasional,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam (16/9/2026).

Mulyanto Bandingkan Perkembangan Indonesia dengan Negara Tetangga

Mulyanto juga menyoroti perubahan posisi Indonesia dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Ia mengatakan, pada masa lalu Indonesia berada dalam posisi yang relatif lebih maju dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun, menurutnya, negara-negara tersebut kemudian berkembang lebih cepat sehingga Indonesia menghadapi ketertinggalan dalam sejumlah indikator pembangunan.

Mulyanto juga menyebut Vietnam sebagai salah satu negara yang kini memberikan tekanan terhadap Indonesia dalam sejumlah indikator ekonomi dan daya saing.

Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan, menurut Mulyanto, pentingnya pembahasan mengenai kualitas kepemimpinan nasional dan ekosistem politik yang melahirkannya.

Kepemimpinan Dinilai Tidak Terlepas dari Sistem Politik

Mulyanto menilai persoalan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat serta sistem politik dan ekonomi yang berkembang.

“Pemimpin pada akhirnya merupakan cerminan masyarakatnya. Ia juga merupakan refleksi dari sistem demokrasi-politik yang kita bangun, bahkan sistem ekonomi yang berkembang di dalamnya. Karena itu kita tidak cukup hanya berbicara tentang siapa pemimpinnya, tetapi juga harus membenahi ekosistem yang menghasilkan pemimpin tersebut,” katanya.

Menurut Mulyanto, demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap transisional dan dinilai terlalu menekankan aspek prosedural.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya memengaruhi kualitas demokrasi, seperti praktik politik uang, kondisi ekonomi dan pendidikan sebagian masyarakat, underground economy, serta struktur ekonomi ekstraktif.

Menurut pandangan Mulyanto, kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi kekuatan ekonomi tertentu untuk memengaruhi proses politik.

Soroti Politik Uang dan Popularitas

Mulyanto menyatakan bahwa dalam kondisi ekosistem politik seperti itu, terdapat risiko sistem politik lebih banyak menghasilkan pemimpin yang mengandalkan popularitas dibandingkan kapasitas.

“Dalam ekosistem seperti itu, sistem politik cenderung menghasilkan pemimpin yang populis ketimbang kompeten. Popularitas, kekuatan modal, dan kemampuan membangun pencitraan dapat menjadi lebih menentukan daripada kapasitas, integritas, visi, dan kemampuan memimpin. Ini merupakan tantangan serius bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Mulyanto.

Ia kemudian mendorong perbaikan demokrasi agar tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga semakin substantif.

Selain itu, Mulyanto menilai institusionalisasi partai politik perlu diperkuat melalui sistem kaderisasi, mekanisme kepemimpinan, serta proses pengambilan keputusan yang kuat.

Mulyanto Dorong Partai Politik Berbasis Sistem

Mulyanto mengatakan partai politik perlu memiliki systemness yang kuat sehingga tidak bergantung pada figur tertentu.

Ia menyebut PKS sejak awal berupaya membangun model partai yang terinstitusionalisasi dan berbasis sistem.

“PKS sejak awal berusaha mempelopori model partai yang terinstitusionalisasi dan berbasis sistem. Ke depan kita membutuhkan partai-partai yang kuat secara institusi agar demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Sebab Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya dengan pemimpin yang populer; Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah seluruh potensi bangsa menjadi kekuatan nasional,” pungkas Mulyanto.