SERANG, KONTAK BANTEN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menuntaskan proses administrasi calon pengurus sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penetapan jajaran pengurus ditargetkan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi calon dinyatakan lengkap.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, saat ini masih terdapat satu persyaratan administrasi yang harus diselesaikan oleh salah satu calon pengurus BUMD yang masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, calon lainnya telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat pengunduran diri bagi calon yang sebelumnya menduduki jabatan di lembaga lain.
Daftar Calon Pengurus BUMD Banten
Untuk PT Agrobisnis Banten Mandiri, panitia seleksi (pansel) menetapkan:
- Asep Kurnia sebagai Direktur Utama
- Babay Suhendri sebagai Direktur Operasional
- Roland Azerwin sebagai Direktur Keuangan
- Nurhalim sebagai Komisaris Independen
- Riswanda sebagai Komisaris Independen
Sementara untuk PT Banten Global Development, nama-nama yang ditetapkan yakni:
- Ginanjar Utardi sebagai Direktur Utama
- Hendra Aji Purnama sebagai Direktur Operasional
- Rohaelis sebagai Direktur Keuangan
- Eten Hilman Hartono sebagai Komisaris Independen
- Toni Anwar Mahmud sebagai Komisaris Independen
Adapun untuk Jamkrida Banten, baru satu nama yang ditetapkan, yakni M. Faik Azmi sebagai Direktur Utama.
Kinerja Pengurus Akan Dievaluasi
Deden mengatakan, setelah jajaran pengurus mulai menjalankan tugas, Pemprov Banten akan mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan sejumlah parameter.
Menurutnya, evaluasi akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sejak para pengurus mulai bekerja.
“Semua ada parameter. Kita kasih waktu setahun. Dari mulai Januari besok, setahunnya kita lihat,” kata Deden.
Deden berharap jajaran direksi yang baru mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan dan fiskal daerah.
“Harapannya memang BUMD kita bisa lebih baik. Di antaranya BUMD ini dibentuk untuk bisa membantu pendapatan atau fiskal daerah,” ujarnya.
Pemprov Ingin Reformasi Organisasi BUMD
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan, pergantian jajaran pengurus BUMD tidak semata-mata dilakukan untuk penyegaran organisasi.
Menurut Dimyati, Pemprov Banten ingin memastikan perusahaan daerah diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta tidak memiliki persoalan hukum.
“Kalau menurut saya nanti yang baru-baru ya, banyak yang baru ya. Tapi kita lihat nanti, yang lama bagaimana. Tapi kita ingin mereformasi organisasi yang ada,” tegasnya.
Dengan masih adanya satu calon yang harus menyelesaikan persyaratan administrasi, penetapan final jajaran pengurus sejumlah BUMD Banten kini masih menunggu kelengkapan dokumen tersebut.(TIM

.gif)