PKS Banten Targetkan 17 Kursi DPRD pada Pemilu 2029, Najib Hamas Dorong Konsolidasi

 

BOGOR — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten menargetkan perolehan 17 kursi DPRD Provinsi Banten pada Pemilu 2029. Target tersebut berarti penambahan empat kursi dibandingkan perolehan PKS saat ini yang mencapai 13 kursi.

Target itu disampaikan Ketua DPW PKS Banten Najib Hamas dalam kegiatan Bimbingan Teknis Daerah (Bimtekda) anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten di Hotel Aston, Kota Bogor.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis hingga Sabtu, 17–19 September 2026, dengan mengusung tema “Pemimpin Transformatif: Tingkatkan Pelayanan, Hadirkan Perubahan.”

Najib mengatakan, target tambahan empat kursi tersebut menjadi salah satu sasaran PKS Banten dalam menghadapi Pemilu 2029.

“Dalam menghadapi Pemilu 2029, PKS Banten membidik tambahan empat kursi DPRD Provinsi. Dengan penambahan tersebut, jumlah kursi yang saat ini sebanyak 13 ditargetkan meningkat menjadi 17,” ujar Najib Hamas.

Perkuat Sinergi dan Koordinasi

Menurut Najib, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh unsur PKS, termasuk anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Sinergi dan koordinasi lintas tingkatan partai dinilai penting untuk memperkuat langkah politik sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyebut kemenangan dalam lima pemilihan kepala daerah menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi PKS Banten. Karena itu, kesiapan dan kerja bersama seluruh unsur partai harus terus diperkuat.

“Kemenangan di lima pemilihan kepala daerah sebagai salah satu tantangan yang dihadapi PKS Banten. Karena itu, kesiapan dan kerja bersama seluruh unsur partai perlu diperkuat,” katanya.

Presiden PKS Dorong Kolaborasi Lintas Partai

Dalam kegiatan yang sama, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mendorong anggota DPRD dan pejabat publik PKS untuk terus membuka ruang dialog serta membangun kerja sama dengan partai politik lain.

Menurut Almuzzammil, kolaborasi lintas partai diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar warga negara.

“PKS terus membangun ruang dialog dengan lintas partai. Kita bangun kolaborasi untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan hak-hak dasar bangsa Indonesia,” ujar Almuzzammil.

Ia menilai perbedaan pandangan politik tidak semestinya menjadi penghalang untuk membangun kerja sama. Komunikasi lintas partai, kata dia, tetap diperlukan ketika membahas berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Anggota DPRD Diminta Jadi Juru Bicara Masyarakat

Almuzzammil juga meminta anggota DPRD menjalankan peran sebagai juru bicara masyarakat dengan menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah warga melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

“Anggota dewan harus menjadi juru bicara untuk menyuarakan persoalan moral di masyarakat, seperti judi online, pinjaman online, dan LGBT,” katanya.

Selain menyuarakan persoalan publik, anggota DPRD dan pejabat publik PKS juga diminta memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

Menurut Almuzzammil, empati menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik agar kebijakan dan program yang dibuat tetap berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Anggota dewan dan pejabat publik harus mengedepankan jiwa empati,” pungkasnya.