SEKDA BANTEN: Erupsi Gunung Anak Krakatau, ASN Pemprov Banten Tetap Masuk Kantor dan Pelayanan Publik Berjalan

 

 

SERANG, KONTAK BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan seluruh aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap masuk kerja dan menjalankan tugas seperti biasa meski terjadi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Pemprov Banten tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) maupun meliburkan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu akibat kondisi erupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan pelayanan publik harus tetap berjalan normal di tengah kondisi tersebut.

“Pelayanan publik harus tetap berjalan normal. ASN tetap melaksanakan tugas dan datang ke kantor seperti biasa. Pelayanan pemerintahan tetap berjalan, tetapi keselamatan ASN dan masyarakat menjadi prioritas utama,” kata Deden, Senin (7/9/2026).

ASN yang Bertugas di Luar Ruangan Diminta Gunakan Masker

Meski tetap masuk kantor, Deden mengingatkan seluruh pegawai untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti protokol selama terjadi sebaran abu vulkanik.

Khusus ASN yang memiliki tugas di luar ruangan, penggunaan masker atau penutup hidung dan mulut diwajibkan sebagai perlindungan dari paparan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan.

“Kalau bertugas di luar ruangan, tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Gunakan masker, terutama apabila terdapat abu vulkanik,” ujarnya.

Deden juga meminta masyarakat tidak panik, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan selama terjadi hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Masyarakat jangan panik, tetapi tetap mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan petugas kebencanaan,” tandasnya.

SMA, SMK, dan SKh di Banten Terapkan PJJ

Berbeda dengan aktivitas pemerintahan, Pemprov Banten menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin hingga Rabu, 7–9 September 2026.

Deden mengatakan PJJ diterapkan terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) pada jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh), baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik.

“KBM SMA dan SMK, serta SKh baik negeri maupun swasta di Provinsi Banten yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau diterapkan Pembelajaran Jarak Jauh,” jelasnya.

Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

Pemprov Banten juga mengimbau masyarakat menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut ketika berada di luar rumah.

Selain masker, masyarakat disarankan menggunakan kacamata pelindung untuk mencegah abu vulkanik masuk dan menyebabkan iritasi pada mata.

Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan abu terjadi dengan intensitas cukup pekat.

Untuk mencegah abu masuk ke dalam rumah dan mencemari sumber air, warga diimbau menutup pintu, jendela, ventilasi, serta sumber air selama kondisi tersebut berlangsung.

Deden menekankan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar dan hanya mengacu pada informasi resmi.

“Informasi mengenai perkembangan aktivitas gunung api hendaknya hanya mengacu pada sumber resmi, antara lain PVMBG, BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

Gubernur Minta Pelayanan Publik Justru Ditingkatkan

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal meski daerah sedang menghadapi dampak bencana alam.

Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau membuat pelayanan publik tersendat.

Bahkan, sejumlah OPD diminta memberikan pelayanan ekstra hingga 24 jam untuk memastikan masyarakat yang terdampak abu vulkanik mendapatkan bantuan dan pelayanan yang diperlukan.

“Jangan sampai di tengah bencana pelayanan tersendat, harus tetap berjalan maksimal, dan lebih ditingkatkan agar masyarakat tidak terbebani,” ujar Andra.

Pemprov Banten memastikan koordinasi antar-OPD dan instansi terkait terus dilakukan untuk memantau perkembangan sebaran abu vulkanik sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap tertangani selama kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau.(TIM HN)