Tukin Kepala Sekolah SMA-SMK Banten Rp14,5 Juta Disorot, Pemprov Pastikan Evaluasi

 

 SERANG, KONTAK BANTEN — Besaran tunjangan kinerja (tukin) kepala sekolah SMA dan SMK di Provinsi Banten yang mencapai Rp14,5 juta per bulan menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan besaran tunjangan tersebut akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan dampaknya terhadap aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, aspirasi terkait besaran tukin kepala sekolah yang disampaikan anggota DPRD Banten Musa Weliansyah akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Banten.

“Itu kan aspirasi yang disampaikan, nanti kita evaluasi. Kita cek. Tapi saya sampaikan kalau tukin dikurangi, impact-nya luar biasa, efeknya luar biasa,” kata Dimyati kepada wartawan seusai rapat paripurna di DPRD Banten, Selasa (22/9/2026).

Tukin Rp14,5 Juta Diminta Dievaluasi

Sebelumnya, anggota DPRD Banten Musa Weliansyah meminta Pemprov Banten mengevaluasi besaran tukin kepala sekolah SMA dan SMK yang mencapai Rp14,5 juta per bulan.

Musa menilai besaran tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal Provinsi Banten. Ia juga meminta pemerintah melakukan perbandingan dengan kebijakan tukin di daerah lain.

Menurut Musa, besaran tukin tersebut masih mengacu pada regulasi lama ketika kondisi pendapatan Provinsi Banten dinilai masih relatif tinggi.

Dimyati Soroti Dampak Jika Tukin Dipotong

Dimyati mengatakan, pengurangan tukin tidak dapat hanya dilihat dari sisi efisiensi anggaran. Menurutnya, perubahan pendapatan ASN juga dapat berdampak terhadap kemampuan mereka memenuhi kewajiban finansial.

“Rata-rata ASN itu punya utang ke Bank Banten atau bank-bank lain. Jadi kalau dikurangi, memang yang terjadi adalah restrukturisasi utang,” ujarnya.

Karena itu, menurut Dimyati, pemerintah perlu menghitung secara matang dampak kebijakan sebelum memutuskan apakah besaran tukin akan dikurangi.

Ia juga menyebut sebagian tukin ASN tidak mengalami kenaikan dalam empat hingga lima tahun terakhir. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Pemotongan Tukin Diminta Tidak Berulang

Dimyati mengatakan, apabila kondisi anggaran memaksa pemerintah melakukan penyesuaian tukin, pemotongan diharapkan tidak dilakukan berulang kali.

“Paling pahit apabila tidak ada anggaran yang lain, maka diambil dari situ (pemotongan tukin) dan minta toleran dari teman-teman. Tapi jangan dua kali, maksimal satu kali pemotongan saja. Kasihan ASN kita,” katanya.

Menurutnya, penurunan pendapatan ASN juga dapat berpengaruh terhadap sektor perbankan karena kemampuan membayar cicilan berpotensi ikut menurun.

“Bank Banten juga akan terdegradasi,” ujarnya.

Pemprov Banten Akan Evaluasi

Meski menyampaikan sejumlah dampak yang perlu dipertimbangkan, Dimyati memastikan Pemprov Banten tetap akan menindaklanjuti aspirasi mengenai besaran tukin kepala sekolah SMA dan SMK.

Evaluasi nantinya akan melihat kemampuan keuangan daerah, ketentuan yang berlaku, serta dampak perubahan tukin terhadap ASN dan sektor perbankan.

Dengan demikian, keputusan mengenai besaran tukin kepala sekolah belum ditetapkan. Pemprov Banten terlebih dahulu akan melakukan evaluasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.(tim)