Dari Banten Lama ke Banten Masa Depan, Kongres Rakyat Banten Dorong Pemerataan Ekonomi

 

SERANG, KONTAK BANTEN — Kongres Rakyat Banten V menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, penguatan identitas sejarah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi kemaritiman untuk menentukan arah masa depan Provinsi Banten.

Gagasan tersebut mengemuka dalam seminar publik bertajuk “Dari Banten Lama ke Banten Masa Depan: Menemukan Kembali Identitas dan Arah Perjalanan Banten” yang digelar di Ruang Multimedia Gedung Rektorat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Kampus Sindangsari, Sabtu (24/10/2026).

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian Kongres Rakyat Banten V yang mencakup aksi peduli lingkungan, bakti sosial kesehatan, seminar publik, dan kongres. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan Banten sekaligus menghimpun aspirasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah.

Ketua Panitia Kongres Rakyat Banten V, Drs. H. Makmun Muzzaki, mengatakan kegiatan ini tidak sekadar menjadi momentum mengenang perjuangan pembentukan Provinsi Banten. Lebih dari itu, kongres diharapkan mampu memperkuat kepedulian masyarakat dan melahirkan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

“Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga cita-cita para pendiri Banten agar kemajuan yang dicapai benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Makmun.

Menurutnya, kepedulian terhadap masa depan Banten perlu diwujudkan melalui kegiatan nyata, baik di bidang sosial maupun pelestarian lingkungan.

Salah satunya melalui penanaman mangrove di kawasan pesisir untuk menjaga ekosistem pantai sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar memberikan manfaat berkelanjutan.

Panitia juga menyelenggarakan bakti sosial kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara seminar publik menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan daerah dan merumuskan masukan bagi pembangunan Banten.

Sejarah Banten Dinilai Menjadi Modal Pembangunan Masa Depan

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UNTIRTA, Prof. Asep Ridwan, menegaskan bahwa sejarah dan kearifan lokal perlu menjadi fondasi dalam menentukan arah pembangunan Banten.

Menurutnya, warisan sejarah bukan hanya membentuk identitas masyarakat, tetapi juga menyimpan potensi yang dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Ia mencontohkan kejayaan Kesultanan Banten yang pernah menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim. Warisan tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk mengembangkan pariwisata sejarah, sektor kemaritiman, serta kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Revitalisasi kawasan bersejarah dan pengembangan potensi pesisir, kata dia, perlu dilakukan secara terarah agar tidak berhenti pada pelestarian peninggalan masa lalu, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi baru.

Asep turut menjelaskan nilai JAWARA yang menjadi landasan karakter UNTIRTA, yaitu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel.

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, relevan untuk membangun integritas, memperkuat tanggung jawab, serta mendorong tata kelola kelembagaan yang baik.

“Banten memiliki warisan sejarah, potensi kemaritiman, dan kekuatan industri yang besar. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Asep.

Ia menilai posisi geografis Banten yang strategis, keberadaan jalur pelayaran penting, serta kawasan industri merupakan modal besar bagi pertumbuhan daerah. Namun, pengembangan potensi tersebut harus diiringi kebijakan yang memperhatikan pemerataan kesejahteraan.

Pengangguran dan Kesenjangan Wilayah Jadi Tantangan Banten

Dalam seminar tersebut, persoalan pengangguran, kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri turut menjadi perhatian.

Asep mendorong pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja agar masyarakat Banten memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses lapangan pekerjaan.

“Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pembangunan juga harus memperhatikan pemerataan agar masyarakat di wilayah utara maupun selatan Banten memperoleh kesempatan yang setara,” katanya.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan industri dan investasi. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki keterampilan, akses terhadap pendidikan, serta kesempatan ekonomi yang memadai.

Penguatan hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor industri dinilai penting agar potensi ekonomi Banten dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kongres Rakyat Banten Dorong Pemerataan Pembangunan

Presidium Kongres Rakyat Banten, K.H. Embay Mulya Syarief, mengajak masyarakat kembali memahami sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Banten dan peran para tokoh yang terlibat di dalamnya.

Menurut Embay, sejarah harus menjadi bahan pembelajaran untuk menentukan arah pembangunan, bukan sekadar dikenang sebagai bagian dari masa lalu.

Ia juga menyoroti kejayaan Kesultanan Banten sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan yang menjalin hubungan dengan berbagai wilayah di dunia. Pengalaman sejarah tersebut, menurutnya, dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan kembali potensi kemaritiman dan perekonomian daerah.

Embay menegaskan Kongres Rakyat Banten memiliki peran penting sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat, pemberian masukan, serta pengawalan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia berharap hasil seminar dan diskusi dapat disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Banten harus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah perlu terus dikawal. Kongres ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi kepada pemerintah agar cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tutur Embay.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten.

Ia mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik, lapangan kerja, dan peluang usaha.

Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian agar kemajuan Banten tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.

“Pembangunan Banten harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah selatan dan masih menghadapi keterbatasan akses serta kesempatan ekonomi. Kita perlu mendorong pemerataan agar tidak ada wilayah yang tertinggal dari kemajuan daerah,” tambahnya.

Integritas Pemerintahan dan Keberagaman Perlu Dijaga

Selain pemerataan pembangunan, Embay mengingatkan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai jabatan dan kekuasaan harus dijalankan sebagai amanah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, para pemangku kepentingan perlu mengutamakan pelayanan publik, menjalankan tanggung jawab secara profesional, dan menjauhi perilaku koruptif.

Embay juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman sebagai bagian dari identitas Banten.

Perbedaan latar belakang, budaya, dan komunitas harus dirawat sebagai kekuatan bersama untuk membangun daerah yang harmonis dan inklusif.

Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerintahan yang berintegritas, kehidupan sosial yang harmonis, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan.

Hadirkan Akademisi dan Pemangku Kepentingan

Seminar publik Kongres Rakyat Banten V menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Mufti Ali, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; Prof. Wawan Wahyudin, Ketua BAZNAS Provinsi Banten; serta Drs. Septo Kalnadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.

Para narasumber membahas identitas sejarah, kondisi sosial masyarakat, serta tantangan pembangunan Banten dari berbagai perspektif.

Pertukaran gagasan tersebut diharapkan memperkaya pemahaman mengenai potensi daerah sekaligus menghasilkan masukan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan seminar di lingkungan UNTIRTA juga menegaskan peran perguruan tinggi sebagai ruang dialog publik dan pengembangan pemikiran. Melalui penelitian, kajian akademik, serta pertukaran gagasan, perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.

Melalui Kongres Rakyat Banten V, sejarah perjuangan pembentukan provinsi diharapkan tidak berhenti sebagai ingatan kolektif, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam forum tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi dan kebijakan konkret, sehingga masa depan Banten dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah yang dimiliki.(TIM)