Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Australia dan Afghanistan, Fokus Berantas Online Scam dan TPPO

 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, di Ritz-Carlton. Foto : Ist

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN — Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama bilateral dengan Australia dan Afghanistan untuk menangani kejahatan lintas negara, termasuk penipuan daring (online scam) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kerja sama tersebut juga mencakup bidang keimigrasian, pemasyarakatan, serta peningkatan perdagangan.

Penguatan hubungan bilateral itu dibahas Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam dua pertemuan diplomatik di Jakarta pada 22 dan 23 Oktober 2026.

Yusril terlebih dahulu menerima Duta Besar Afghanistan Mawlawi Sadullah Baloch pada Kamis (22/10/2026). Sehari kemudian, Yusril bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

Indonesia-Australia Perkuat Penanganan Online Scam

Dalam pertemuan dengan Tony Burke, Yusril menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan memperkuat koordinasi antarlembaga untuk menghadapi berbagai persoalan lintas negara.

Menurut Yusril, hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang telah terjalin dengan baik perlu terus diperkuat melalui kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya dan saling menghormati.

“Indonesia dan Australia telah membangun hubungan bilateral yang sangat baik selama ini. Kami berharap kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya dan saling menghormati ini dapat terus diperkuat,” ujar Yusril dalam keterangan resmi Kemenko Kumham Imipas, Minggu (25/10/2026).

Salah satu isu utama yang dibahas kedua negara adalah penguatan kerja sama di bidang keimigrasian dan penanggulangan penipuan daring lintas negara.

Yusril menilai, perkembangan kejahatan yang melibatkan jaringan di berbagai negara membutuhkan koordinasi lebih erat, termasuk pertukaran informasi dan penanganan kasus secara bersama.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya kedua negara dalam menghadapi kejahatan lintas yurisdiksi yang semakin kompleks.

Sementara itu, Tony Burke menyambut positif perkembangan hubungan Indonesia dan Australia. Ia menilai, kerja sama antarlembaga serta kepercayaan yang terbangun telah memberikan dampak nyata bagi kedua negara.

“Kerja sama antara lembaga kita terus berkembang. Hubungan dan kepercayaan di antara kedua negara telah memberikan perbedaan yang nyata melalui lembaga dan staf kita yang saling bekerja sama,” kata Burke.

Indonesia dan Afghanistan Bahas TPPO hingga Keimigrasian

Selain Australia, Indonesia juga membahas penguatan hubungan bilateral dengan Afghanistan. Dalam pertemuan bersama Duta Besar Mawlawi Sadullah Baloch, Yusril membicarakan sejumlah agenda, mulai dari penanganan TPPO, persoalan keimigrasian dan pemasyarakatan, hingga peluang peningkatan perdagangan.

Yusril menyampaikan bahwa Indonesia dan Afghanistan memiliki hubungan historis yang panjang sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Ia berharap perdamaian dan stabilitas di Afghanistan dapat terus terjaga sehingga membuka ruang bagi peningkatan hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai sektor.

“Kami berharap perdamaian ini akan bertahan selamanya bagi rakyat Afghanistan, karena kami memiliki sejarah hubungan yang panjang,” ujar Yusril.

Dalam pertemuan tersebut, Baloch menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Afghanistan semakin stabil. Ia juga memaparkan upaya pemberantasan narkotika serta perkembangan industri yang didukung oleh meningkatnya investasi.

Menurut Baloch, lebih dari 6.000 pabrik telah diresmikan dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut stabilitas keamanan turut mendorong investor untuk menanamkan modal dan mendorong warga Afghanistan kembali ke negaranya.

“Alhamdulillah, keamanan terjamin secara keseluruhan dan tidak ada masalah berarti di sana. Dengan adanya perdamaian dan stabilitas, banyak orang berinvestasi dan kembali ke Afghanistan,” kata Baloch.

Pernyataan mengenai kondisi keamanan dan perkembangan industri tersebut disampaikan Baloch dalam pertemuan diplomatik itu.

57 Pedagang Afghanistan Jajaki Perdagangan dengan Indonesia

Selain membahas persoalan hukum dan keamanan, Indonesia dan Afghanistan juga menjajaki peluang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan.

Sekitar 57 pedagang Afghanistan dilaporkan telah berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti pameran perdagangan pada 14–18 Oktober 2026.

Kunjungan tersebut membuka peluang penjajakan kontrak dagang dengan pengusaha Indonesia. Salah satu peluang yang dibahas adalah impor minyak kelapa sawit dan kertas secara langsung, tanpa melalui negara perantara.

Langkah tersebut berpotensi memperluas akses perdagangan kedua negara sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjajaki pasar Afghanistan.

Afghanistan juga memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan menuju sejumlah negara Asia Tengah, antara lain Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan.

Posisi geografis tersebut dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan perdagangan Indonesia ke kawasan Asia Tengah melalui penjajakan kemitraan dengan pelaku usaha Afghanistan.

Kerja Sama Hukum dan Ekonomi Jadi Agenda Bilateral

Rangkaian pertemuan Yusril dengan perwakilan Australia dan Afghanistan memperlihatkan luasnya agenda hubungan bilateral Indonesia dengan kedua negara.

Dengan Australia, pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama keimigrasian, koordinasi antarlembaga, serta penanggulangan penipuan daring lintas negara.

Sementara dengan Afghanistan, kerja sama mencakup penanganan TPPO, keimigrasian, pemasyarakatan, pemberantasan narkotika sebagaimana disampaikan pihak Afghanistan, serta peluang peningkatan perdagangan.

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan komunikasi diplomatik agar kerja sama tersebut menghasilkan langkah konkret dalam menghadapi kejahatan lintas negara sekaligus membuka peluang ekonomi yang saling menguntungkan.

Penguatan hubungan ini menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan internasional Indonesia, baik dalam bidang hukum dan keamanan maupun perdagangan dan investasi.(tim)