![]() |
| Dua aktivis HAMAS aksi teaterikal di teras Pendopo Bupati Serang. |
KABUPATEN SERANG, KONTAK BANTEN – Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) menggelar aksi teatrikal untuk mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Aksi tersebut berlangsung pada Rabu (14/10/2026) petang. Dua aktivis HAMAS melakukan aksi teatrikal mulai dari halaman parkir hingga ke depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang sekitar pukul 17.55 WIB. Aksi kemudian berlanjut hingga teras Pendopo Bupati Serang.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penjagaan di lokasi.
Aktivis HAMAS, Iqbal Hambali, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap persoalan masyarakat. Ia mengkritik pemerintah yang dinilainya lebih sibuk menjaga kepentingan kekuasaan dibandingkan menyelesaikan persoalan mendasar warga.
HAMAS Soroti Pendidikan, Pengangguran hingga Dugaan KKN
Dalam aksi tersebut, HAMAS menyampaikan sejumlah persoalan yang dianggap membutuhkan perhatian serius Pemkab Serang. Isu yang disoroti meliputi pendidikan, kerusakan lingkungan, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, aktivitas pertambangan, hingga dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi.
Iqbal mengatakan, aksi teatrikal tersebut merupakan bentuk protes terhadap sikap pemerintah yang mereka nilai membatasi kritik. Ia meminta Pemkab Serang menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk menyelesaikan persoalan mendasar.
“Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap sikap pemerintah yang mereka nilai membungkam kritik. Pemerintah harus menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak,” kata Iqbal.
Ia juga menyinggung kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang yang menurutnya masih terbatas. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu lebih cermat menentukan penggunaan anggaran agar tidak terserap untuk kegiatan yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang Kabupaten Serang PAD-nya sangat kecil, seharusnya pemerintah cerdas untuk bagaimana menangani persoalan, bukan malah menghambur-hamburkan biaya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak panjang dan tidak cukup relevan demi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Pertanyakan Jargon Kabupaten Serang Bahagia
HAMAS juga mempertanyakan jargon kepemimpinan Pemkab Serang yang mengusung narasi Kabupaten Serang bahagia. Iqbal menilai jargon tersebut belum mencerminkan kondisi masyarakat yang, menurutnya, masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan pelayanan publik.
“Jelas belum bahagia, itu sudah jelas,” ujarnya.
Iqbal menyebut, HAMAS sebelumnya telah membawa 13 tuntutan dalam aksi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten. Tuntutan tersebut mencakup berbagai persoalan mendasar yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian serius dari pemerintah daerah.
Melalui aksi teatrikal kali ini, HAMAS kembali mendesak Pemkab Serang agar lebih serius menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Desak Bupati dan Wakil Bupati Serang Bertanggung Jawab
Dalam aksinya, HAMAS juga mendesak Bupati Serang, Wakil Bupati Serang, beserta jajaran Pemkab Serang untuk turun dari jabatan apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kalau memang tidak bisa menyelesaikan persoalan, lebih baik turun. Lebih baik turun daripada kami hanya mengharap-mengharapkan lalu mereka hanya melontarkan ilusi-ilusi yang selalu digawangkan tiap saat,” tegas Iqbal.
Selain mengkritik kebijakan pemerintah daerah, HAMAS turut menyoroti dugaan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam aksi sebelumnya. Isu tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap penanganan penyampaian aspirasi di Kabupaten Serang.
HAMAS berharap pemerintah daerah membuka ruang kritik dan memperbaiki kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat. Mereka juga meminta persoalan pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan mendapatkan perhatian lebih serius.(TIM)

.gif)