SERANG, KONTAK BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan pengisian 60 jabatan kepala sekolah (kepsek) negeri yang masih kosong dapat diselesaikan paling lambat awal 2027. Hingga saat ini, sejumlah sekolah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) karena proses seleksi kepala sekolah definitif belum rampung.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menyatakan, proses seleksi telah melewati tahapan tes kompetensi berbasis komputer. Namun, tahapan selanjutnya masih menunggu hasil pemetaan kompetensi dan mekanisme lanjutan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.
Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaluddin mengatakan, peserta seleksi telah mengikuti tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Saat ini, pihaknya masih menunggu informasi dari BKD mengenai tahapan berikutnya.
“Sekarang sudah CAT. Tinggal nanti tahapan selanjutnya disampaikan BKD. Kita tunggu informasi berikutnya,” kata Jamaluddin, Jumat (13/11/2026).
Seleksi Libatkan 570 Peserta
Kepala BKD Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana menjelaskan, sebanyak 570 peserta telah mengikuti Computer Assisted Competency Test (CACT).
Hasil asesmen tersebut akan dipetakan berdasarkan tingkat kompetensi peserta. Kategorinya meliputi optimal, cukup optimal, hingga kurang optimal.
Setelah pemetaan selesai, BKD akan menyerahkan hasilnya kepada Dindikbud Provinsi Banten untuk menentukan mekanisme seleksi berikutnya.
Tahapan lanjutan dapat berupa tes tertulis maupun wawancara guna menyaring calon kepala sekolah yang akan mengisi sekitar 60 jabatan kosong.
“Nanti dari kita sampaikan ke Dindik. Dari Dindik, mekanisme selanjutnya apakah ada tes tertulis lagi atau wawancara untuk menentukan sekitar 60 kepala sekolah yang kosong,” jelas Ai.
Jamaluddin menegaskan, pengisian jabatan kepala sekolah tidak boleh terus tertunda. Dindikbud menargetkan seluruh posisi yang kosong sudah terisi paling lambat Desember 2026 hingga Januari 2027.
Dindikbud Siapkan Mutasi Kepala Sekolah
Selain mengisi jabatan kosong, Dindikbud Banten juga menyiapkan mutasi dan penyegaran terhadap kepala sekolah yang telah menjabat selama tiga hingga lima tahun.
Penataan tersebut juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah tempat mereka bertugas.
Jamaluddin mencontohkan, terdapat kepala sekolah asal Kabupaten Lebak yang bertugas di Kota Cilegon. Sebaliknya, ada kepala sekolah dari wilayah Tangerang Raya yang ditempatkan di Kabupaten Pandeglang maupun Lebak.
Menurutnya, penyesuaian lokasi penugasan diharapkan dapat memberikan penyegaran sekaligus mendukung peningkatan kinerja kepala sekolah.
“Kalau sudah tiga, empat, atau lima tahun, biasanya kita lakukan penyegaran. Ada juga yang rumahnya jauh, kita dekatkan ke rumahnya supaya kinerjanya lebih bagus,” ujarnya.
DPRD Banten Soroti Kekosongan Jabatan Kepsek
Sementara itu, kekosongan sekitar 60 jabatan kepala sekolah negeri tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Banten Fraksi PPP-PSI, Musa Weliansyah.
Musa meminta Pemprov Banten segera menetapkan kepala sekolah definitif. Pasalnya, sejumlah jabatan kepala sekolah disebut telah kosong selama enam bulan hingga lebih dari satu tahun.
Ia menilai, kekosongan jabatan yang berlangsung lama berpotensi mengganggu tata kelola dan pelaksanaan administrasi di lingkungan sekolah.
“Jabatan kepsek ini sudah kosong terlalu lama. Kenapa sampai sekarang belum diisi pejabat definitif? Ada apa ini, sesulit itukah mengisi jabatan kepala sekolah?” kata Musa.
Musa juga menyoroti sejumlah sekolah yang masih dipimpin Plt bahkan hingga dua tahun. Menurutnya, penunjukan Plt seharusnya menjadi solusi sementara sebelum pemerintah menetapkan pejabat definitif.
“Ini ada yang sampai dua tahun masih dijabat Plt. Kenapa harus lama? Plt itu cukup sekali atau dua kali perpanjangan, setelah itu selesai. Jadi, ada apa ini sebenarnya?” ujarnya.
Dengan target pengisian jabatan pada akhir 2026 hingga awal 2027, Pemprov Banten diharapkan dapat segera menuntaskan proses seleksi agar seluruh sekolah memiliki kepala sekolah definitif.(TIM)

.gif)