Thursday 22 December 2016

Partisipasi Pemilih Jadi Perhatian, Babak Baru Pertarungan Pilgub Banten

Pada tahun 2016, dikenal sebagai tahun politik di Provinsi Banten. Penyematan tahun politik mengingat pada 15 Februari 2017 akan diselenggarakan pesta demokrasi Pilkada Banten atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk masa jabatan 2017-2022. Seluruh tahapan Pilkada Banten sebagian besar dilakukan pada tahun 2016. Pada Desember ini, KPU Banten sedang melakukan tahapan kampanye dan sejumlah tahapan lainnya. Suhu politik pun mulai memanas seiring dengan pertarungan antar dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Banten nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) dan pasangan Cagub-Cawagub Banten nomor urut 2, Rano Karno-Embay Mulya Syarief (Rano-Embay). Terutama saat pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut ada indikasi salah satu calon terlibat kasus korupsi. Inilah babak baru pertarungan Pilgub Banten dengan kombinasi wajah lama yakni Wahidin Halim dan Rano Karno dengan wajah baru yakni Andika Hazrumy dan Embay Mulya Syarief. Pertarungan WH-Andika dengan Rano-Embay memunculkan banyak cerita karena penuh dinamika dalam proses pengawinan dua pasangan ini.Diketahui pada Pilgub Banten 2011, WH yang kala itu berpasangan dengan Irna Narulita merupakan rival dari Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno. Pada Pilgub 2017, WH yang dikenal anti Atut, justru menggandeng Andika Hazrumy yang merupakan putra dari Ratu Atut Chosiyah. Sedangkan Rano yang merupakan wakil Atut pada Pilkada 2011, sejak awal mengambil garis tegas tidak ingin menggandeng dari keluarga besar Atut. Rano akhirnya menggandeng tokoh pembentukan Provinsi Banten Embay Mulya Syarief. Sosok Embay muncul pada ”last minute” menjelang penutupan pendaftaran calon di KPU. Embay muncul menjadi sosok alternatif ditengah sejumlah nama yang digadang-gadang kuat mendampingi Rano, yakni Tubagus Haerul Jaman (Wali Kota Serang), Ahmad Taufik Nuriman (mantan Bupati Serang) dan sejumlah birokrat seperti Sekda Banten Ranta Soeharta dan mantan Plt Sekda Banten Asmudji HW.Sedangkan ”pengawinan” WH-Andika tergolong lebih cepat. Setelah melalui berbagai penjaringan calon di sejumlah parpol, WH-Andika tergolong mulus untuk maju dalam Pilgub Banten. Banyak kalangan yang menyebut pertarungan WH-Andika dengan Rano-Embay sebagai pertarungan politik dinasti dan anti dinasti.
Peta persaingan
Pilgub Banten 2017 mencerminkan beberapa perubahan dibandingkan Pilgub Banten 2006 dan 2011. Pada dua edisi pilgub ini, PDI-P yang selalu koalisi dengan Golkar akhirnya bercerai dengan membangun koalisi baru yakni dengan PPP dan Nasdem. Sedangkan PKS yang selama dua edisi pilgub sebagai rival calon-calon yang diusung Golkar justru bergabung dalam koalisi bersama Golkar, Demokrat, Hanura, PKB, Gerindra dan PAN. Pengamat politik Untirta Suwaib Amiruddin melihat persaingan WH-Andika dan Rano-Embay mencerminkan koalisi besar versus koalisi ramping. Suwaib mengatakan, WH-Andika mengandalkan elite koalisi parpol dengan penopang relawan. Sedangkan Rano-Embay mengandalkan struktur dilevel yang langsung bersentuhan dengan simpatisan dan relawan. Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang menentukan dalam pilkada, yakni kosolidan struktur parpol, simpatisan dan relawan. ”Sering kita dengar dalam pilkada, seringkali tim yang mengandalkan elite parpol tidak solid. Justru simpatisan dan relawan yang menonjol. Oleh karena itu, koalisi parpol dengan jumlah besar tidak menjamin kemenangan jika ditingkat simpatisan dan relawan lemah,” ucap pengajar Pasca Sarjana Untirta ini. Kombinasi cagub-cawagub antara utara dan selatan mencerminkan adanya pertarungan yang sengit dalam Pilgub Banten 2017. ”Semua pasangan calon memiliki basis massa pendukung dan simpatisan yang ril. Tinggal pertarungan strategi. Siapa yang memiliki strategi jitu, yang jadi pemenang,” ucapnya.
Partisipasi pemilih
Selain pertarungan calon, hal yang menjadi sorotan dalam Pilgub Banten yakni terkait dengan bayang-bayang rendahnya partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih, sepertinya memang masih menjadi momok yang menakutkan dalam setiap kali gelaran pilkada di Banten. Sebenarnya ini adalah sebuah permasalahan klasik yang kerap kali muncul secara berulang. Berkaca pada pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih di Provinsi Banten terus menjadi sorotan. Pada Pemilu 2011 lalu angka partisipasi pemilih di Banten hanya 62 persen, sedangkan pada tahun 2015 partisipasi hanya 55 persen dan menjadi provinsi terendah ke tiga di nasional setelah medan yang hanya 26 persen. Sedangkan untuk tahun ini KPU RI menargetkan 77,5 persen suara, dan itu menjadi tugas berat yang harus diupayakan. Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan, Komisioner KPU Banten Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia Enan Nadia menilai banyak faktor yang menyebabkan partisipasi tersebut kerap kali rendah. Namun, pihaknya menyimpulkan tiga faktor utama yang menjadi alasan kuat masyarakat enggan datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Pertama, kurangnya kesukarelaan dari masyarakat. Sebab, mereka merasa lebih penting pekerjaannya ketimbang datang ke TPS dan harus meninggalkan rutinitasnya. Kedua, masyarakat mulai bosan terhadap kegiatan pesta demokrasi tersebut, karena sering kali turut memilih tapi nyatanya kehidupan mereka masih tetap seperti itu saja dan tidak ada perubahan yang signifikan.Selanjutnya, calon yang maju dalam tiap kali gelaran pilgub dirasa tidak memenuhi kriteria atau pun harapan dari masyarakat sebagai pemilih. Karena memang, harapan masyarakat sendiri berbeda-beda tiap kepalanya. Namun menurut mereka kandidat yang ada bukan masuk kategori pilihannya dan tidak merepresentasikan keterwakilannya. Oleh karenanya, dari hal-hal tersebut, semuanya perlu untuk diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Walaupun demikian, sebagai penyelenggara KPU Banten percaya, semua upaya yang dilakukan pada intinya harus memulai dengan menyentuh hati dari para pemilihnya. Rendahnya partisipasi sendiri bukan hanya terjadi di masyarakat yang jauh dari informasi atau di pelosok Banten, namun kaum intelektual yang tinggal di perkotaan pun yang notabene nya memahami betul tentang pemilu dan demokrasi, tapi enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Banyak yang lebih mengutamakan berlibur saat hari pencoblosan dibanding datang ke TPS, dan beranggapan pemilu tidak penting. ”Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyatakan bahwa pemilu itu penting, karena pergantian pemimpin harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat,” ujar Enan.
Kerelaan
Pihaknya memperhatikan satu poin penting yang perlu terus digenjot pada masyarakat tersebut adalah voluntarisme atau kerelaan dari setiap individu untuk menggunakan haknya. Sebab, dengan adanya kerelaan, apapun pekerjaan yang dilakukan pada hari pemilihan, mereka akan berupaya menyiasati untuk hadir di TPS. Dengan demikian, kerelaan tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu dicapai dalam setiap sosialisasi agar bisa merengkuh 77,5 persen partisipasi sesuai dengan target KPU RI. Bahkan menurut Enan, pihaknya bukan tanpa upaya menaklukkan permasalahan rendahnya partisipasi tersebut. Pihaknya telah menetapkan peningkatan partisipasi sebagai fokus utama yang ingin dicapai dalam gelaran Pilgub Banten 2017. Upaya tersebut tergambar jelas dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukannya secara serius dan melibatkan berbagai golongan, kelompok, institusi serta semua lapisan masyarakat. Seperti kerja sama dengan perguruan tinggi dan dinas pendidikan melalui program goes to campus kepada 48 kampus, serta 155 sekolah di masing-masing kecamatan se-Provinsi Banten dalam program goes to school.Organisasi kemasyarakatan, perkumpulan hobi, seni budaya yang masuk kategori 15 segmentari pun tidak luput dari sasaran sosialisasi. Selain organisasi, pihaknya pun menurunkan kegiatan ditingkat PPK untuk kegiatan dengan tokoh agama, masyarakat, pemuda, wanita yang ada disetiap kecamatan. Narasumbernya setiap KPU kabupaten/kota masing-masing. Ada pula kegiatan perlombaan apps challenge untuk menyisir sosialisasi kepada para pengguna gawai. Kemudian pembentukan relawan demokrasi yang terdiri atas 8 orang tingkat provinsi sebagai koordinator dan 5 orang ditiap kabupaten/kota. Selain itu, upaya menggandeng media massa baik cetak maupun daring hingga radio pun telah dilakukan, demi hajat demokrasi yang lebih baik tersebut. Adanya aturan penggunaan KTP-el sebagai syarat menjadi pemilih pun dirasa bukan sebuah halangan. Sebagai penyelenggara, bahkan pihaknya menyambut baik adanya penggunaan KTP-el sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Walaupun pada saat ini beban pemerintah daerah lebih meningkat, karena dikejar oleh target DPT yang harus memiliki KTP-el atau pun suket. Tapi diluar hal tersebut, sejatinya itu berdampak baik, karena outputnya ingin ada satu identitas pribadi yang bisa mencakup semua hal. Dengan demikian, persoalan KTP-el tersebut bukan hanya dengan KPU atau pemilu saja, tapi berkaitan dengan pemerintah daerah juga. Jika semua telah memiliki KTP-el, maka pemilu pada tahun 2019 mendatang akan jauh lebih mudah.Angin segar pun mulai terlihat, dengan dua kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang muncul dalam gelaran pilgub tersebut tampaknya memberikan warna baru bagi masyarakat selaku pemilih. Sebab berdasarkan kabar yang beredar, di 8 kabupaten/kota masing-masing, mempunyai calon tunggal dari kedua pasangan tersebut. Menurutnya, Banten beruntung memiliki pasangan calon lengkap. Masyarakat tinggal mencermati dari kedua pasangan yang ada, sebab semuanya memiliki kelebihan dan dikenal oleh masyarakat. Pada intinya semua kembali kepada hati kecil dan nurani namun tetap berdasarkan hasil pemikiran secara rasional agar tidak ada penyesalan nantinya sebab telah mempertimbangkan secara matang. Pihaknya menyematkan harapan besar dalam pilgub 2017 mendatang, agar kedepan partisipasi bisa meningkat, peran pemilih bisa jauh lebih baik dan sadar akan hak pilihnya. Jangan sampai menyia-nyiakan hak pilihnya, sebab satu suara pun akan berpengaruh besar dan sangat menentukan. Masyarakat harus hadir, untuk kemudian bisa dengan rela hati menggunakan haknya dan mempertahankan haknya. Sebab pemilu merupakan momen sekali dalam 5 tahun, walaupun ke depan ada pemilu namun momennya telah berbeda.
Tekan angka golput
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten Pramono U Tanthowi terus melakukan pengawasan semua tahapan pemilu, terutama tahapan DPT. Proses pengawasan tersebut akan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pengawasan melekat. Ketika petugas PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah, PPL akan ikut mendampingi untuk memastikan bahwa PPDP melakukan proses coklit ini dengan benar. Selain itu juga untuk memastikan bahwa tidak ada kepala keluarga yang tidak didatangi oleh PPDP. Kedua, pihaknya juga melakukan pengawasan DPT dengan menggunakan teknologi informasi. Bawaslu Banten membangun SIANIDA (Sistem Informasi Analisis Data Ganda) yang sangat bermanfaat untuk mendeteksi pemilih ganda dalam daftar pemilih. Setelah melakukan analisis kegandaan, kemudian direkomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti. Ketiga, pengawas pemilu juga melakukan langkah koordinasi antar instansi, terutama dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki KTP elektronik. Terakhir, Pengawas Pemilu juga telah merencanakan untuk melakukan audit, mengecek ke lapangan dengan metode sampling, terutama untuk mengetahui apakah masih ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Hasil audit tersebut juga akan direkomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti.Menurutnya upaya menekan angka golput, memang bukan tugas yang mudah. Penyelenggara pemilu harus melakukan langkah-langkah sosialisasi yang massif dan dengan metode-metode yang kreatif. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan kesenian, keagamaan, dsb. Namun soal golput juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan pasangan calon. Pemerintah, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, diberi mandat untuk turut serta meningkatkan kehidupan yang demokratis. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat program-program sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan hak suara pada hari pemungutan suara nanti. Namun yang perlu menjadi perhatian, program sosialisasi tersebut tidak boleh ada muatan atau nuansa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Demikian juga pasangan calon, tim kampanye, dan relawan, juga memiliki kewajiban untuk mengimbau kepada konstituen masing-masing untuk berbondong-bondong pada hari H datang ke TPS. Kita harapkan kedua pasangan calon menyampaikan kampanye yang mendidik, mengedepankan program, gagasan, dan terobosan-terobosan yang genuine. Bukan sekadar pencitraan, apalagi iming-iming politik uang.PelanggaranDalam Pilkada Banten 2017 ini memang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Meskipun pesertanya sedikit tidak bisa juga dikatakan bahwa tugas pengawasannya lebih mudah. Bahkan menurutnya, Pilkada ini memiliki dinamika yang menarik. Karena hanya diikuti oleh dua pasangan calon, ini membelah dukungan masyarakat dari semua kelompok menjadi dua kelompok besar. Karena itu, muncul pro-kontra yang sangat dinamis. Jika tidak hati-hati, Pengawas Pemilu maupun KPU akan terjerat pada sikap partisan yang mengancam integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Walaupun hanya dua pasangan calon, namun pelanggaran pemilu yang saat ini telah dan sedang ditangani, memang kuantitasnya sangat tinggi. Lagi-lagi, semua ini diakibatkan karena peserta Pilgub hanya dua pasangan calon. Sehingga keduanya cenderung untuk saling melaporkan, semuanya berdasarkan data yang diterima Bawaslu Banten. Sejauh ini, dugaan pelanggaran yang dilaporkan berkisar pada: penyalahgunaan program, anggaran, dan kegiatan pemerintah, ketidaknetralan ASN dan pejabat birokrasi, kampanye ilegal, APK ilegal, politik uang, dan kode etik penyelenggara pemilu. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa tidak semua laporan pasti mengandung kebenaran sehingga terbukti sebagai pelanggaran.Pengawas Pemilu memiliki pedoman UU dan Peraturan Bawaslu tentang bagaimana menerima, menangani, dan memutuskan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Jika terbukti, akan kita nyatakan bersalah. Sebaliknya, jika tidak terbukti, ya kita nyatakan tidak bersalah. Jika dibanding Pilgub lima tahun lalu, dari informasi sekilas yang diterima, memang kuantitas pelanggaran dulu tidak sebanyak sekarang ini. Meskipun demikian, jika diperdalam penyelenggaraan Pilgub Banten 5 tahun lalu, apalagi jika di buka-buka Putusan MK mengenai sengketa hasil Pilgub tersebut, menurutnya, kualitas pelanggaran Pilgub Banten kali ini jauh menurun dibanding lima tahun lalu. Terutama mengenai laporan mengenai penyalahgunaan program, anggaran, dan kegiatan untuk memenangkan salah satu paslon, serta netralitas ASN dan birokrasi. Pilgub saat ini memang masih ada beberapa laporan mengenai hal itu, tetapi kualitas dugaan pelanggarannya sudah jauh menurun dibanding pelanggaran-pelanggaran yang sama pada lima tahun lalu.(
Share:

0 comments:

Post a Comment

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

DPRD BENGKULU

DPRD BENGKULU

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

PERKIM KOTA CILEGON

PERKIM KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

Sekretariat DPRD Tangerang

Sekretariat DPRD Tangerang

DPRD KOTA SERANG

DPRD KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

BAPENDA PROVINSI BANTEN

BAPENDA PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2024

PERTAMINA 2024

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support