Nata Resmi Penjabat Gubernur Banten

 

SERANG, (KB).-Presiden Joko Widodo akhirnya resmi menunjuk Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Nata Irawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Nata yang saat ini masih berstatus pelaksana tugas (Plt) gubernur akan menjabat pj sampai ditetapkannya Gubernur Banten dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada Banten 2017. Pengangkatan Nata Irawan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/P Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017. Selain itu, keppres tersebut memuat tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Rano Karno sebagai Gubernur Banten sisa masa jabatan 2012-2017.Pemberitahuan terbitnya keppres tersebut berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nomor B-44/Kemensetneg/D-3/AN.00.00/01/2017 yang dilayangkan ke Mendagri, Tjahjo Kumolo.Namun, saat dikonfirmasi, Plt Gubernur Banten, Nata Irawan menuturkan, belum menerima pemberitahuan mengenai hal tersebut."Saya belum tahu itu, karena (keppres-nya) belum diberikan ke kami. Baru isu-isu saja, memang sudah ya Alhamdulillah kalau sudah ada. Berarti lebih hebat wartawan ketimbang kami-kami ini di sini," katanya, ditemui seusai kegiatan seminar di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (19/1/2017).Meski demikian, dia tak mempersoalkan jika belum ada penjabat, karena hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016. "Kalaupun itu (Pj) tidak jalan, dalam permendagri jelas disebutkan plt tetap bisa jalan, jadi tidak ada istilah kekosongan. Jadi, enggak ada itu organisasi enggak jalan, pelayanan tetap jalan," ujarnya. Terkait persetujuan pelantikan, menurut dia, hingga kemarin juga belum ada."Per hari ini belum ada informasi. Mungkin cuma waktu saja, kan yang diusulkan ada Gorontalo, Aceh, daerah lain juga, karena semua melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2016," ucapnya. Dia menegaskan, tidak ada hambatan terkait rencana pelantikan pejabat. "Tidak ada hambatan apa-apa, hanya masalah waktu saja. Kami ingin juga segera eksekusi kegiatan, program jalan. Personel eselon II, III, dan IV sudah siap melaksanakan," tuturnya.Senada dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Setda Banten, Kusmayadi. Menurut Dia, sampai kemarin, pemprov belum menerima salinan keppres terkait pemberhentian Rano Karno dan pengangkatan penjabat. "Belum ada, tapi memang saya sudah dengar informasi (keppres) itu. Ya itu kan kewenangannya Kemendagri lah. Kalau pemberian SK itu kan saat pj dilantik," katanya.