Jakarta- Jajaran pemerintah dan Bank Indonesia yang
tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja
Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) menggelar rapat
mengenai inflasi di Jakarta, kemarin.Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, angka inflasi 2016 cukup
menggembirakan. Inflasi 2016 tercatat 3,02 persen (year of year/yoy).
Angka ini paling rendah sejak 2010. “Capaian tersebut tercapai tidak
terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerin¬tah dan BI selama ini
baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.Dia mengatakan, rapat ini digelar dalam rangka koordinasi dan
menyusun strategi untuk menjaga target inflasi di angka 4 persen plus
minus 1 persen untuk tahun 2017. Dan, 3,5 persen plus minus 1 persen.
Agus menyebut tantangan dalam menjaga inflasi tahun ini. Dari sisi
eksternal, ada kenaikan harga komoditas dunia. Hal ini diproyeksi akan
mengerek kenaikan harga. Dari sisi inter¬nal, tantangannya, pencabutan
subsidi listrik 900 volt ampere (VA), dan penyesuaian harga bahan bakar
minyak (BBM) umum.Agus mengungkapkan ada enam cara yang akan dilakukan pemerintah dan
BI untuk men¬jaga inflasi. Pertama, menekan laju in¬flasi volatile food
di kisaran 4-5 persen. Caranya melalui penguatan infrastruktur logistik
di daerah, khususnya pergudangan. Membangun sistem data lalu lintas
barang, penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendorong peran
pemerintah daerah dalam stabilisasi harga. Upaya mensubtitusi kon¬sumsi
cabe dan bawang se¬gar juga penting dilakukan. Dengan mendorong inovasi
industri produk pangan ola¬han, penguatan kerja sama antar daerah,
mempercepat pembangunan infrastruktur konek¬tivitas, dan memperbaiki
pola tanam pangan.Kedua, mengendalikan dampak dari penyesuaian kebi¬jakan AP, seperti
pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, pengurutan kebijakan AP,
termasuk rencana imple¬mentasi konversi subsidi lang¬sung menjadi
transfer tunai, seperti pupuk, beras miskin, dan elpiji 3 kilogram.
Keempat, memperkuat kelembagaan TPI dan Pokja¬nas TPID melalui Perpres
menjadi Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Kelima, mem¬perkuat
koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pe-nyelenggaran Rakornas
VIII TPID tahun 2017 pada bulan Juli 2017. Dan keenam, mem¬perkuat
bauran kebijakan BI untuk memastikan stabilitas ekonomi.Tak hanya inflasi 2017 dan 2018, Agus mengungkapkan, pemerintah
bersama BI juga menyepakati target inflasi 2019 sebesar 3,5 persen plus
minus 1 persen, 2020 maupun 2021 sebesar 3 persen plus minus 1 persen.
“Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan prospek dan daya saing
pereko¬nomian. Tujuan lainnya untuk mengarahkan inflasi lebih rendah dan
stabil,” pungkas¬nya.Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pencabutan subsidi
listrik golongan 900 VA akan mendongkrak inflasi di 2017. Namun, dia
yakin inflasi tahun ini tetap berada di kisaran 4 plus minus satu
persen. “Memang akibat kita kurangi subsidi listrik, tentu (tingkat
inflasi) akan naik,” ujar Kalla dalam acara Outlook Transportasi
Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (26/1) seperti yang dikutip
dari Merdeka.com.Akan tetapi, JK yakin tekanan inflasi sebagai dampak penarikan
subsidi listrik hanya sementara, yaitu hanya enam bulan saja. “Memang
hanya sebentar saja selama enam bulan, kemudian turun kembali,” katanya.
Guna menghindari inflasi semakin bergejolak, pemerintah bersama Bank
Indonesia (BI) diminta segera mengambil langkah mitigasi. Apabila tidak
ada langkah serius, maka target inflasi tahun ini akan sulit tercapai.
“Kalau terus kita tidak bisa buat apa-apa sehingga tidak ada deflasi,
lebih susah lagi. Kita harus tetap menjaga 4 plus minus satu persen,”
pungkasnya
0 comments:
Post a Comment