Iti Octavia Minta Bimbingan KPK

 

LEBAK, (KB).-Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah daerah (Pemda) Lebak agar bersama-sama mengimplementasikan Rencana Aksi (Renaksi) pencegahan korupsi terintegrasi.Hal itu dikatakan Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya, dalam paparannya terkait renaksi program pemberantasan korupsi tahun 2016/2017 yang dihadiri pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannyadi Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa (21/2/2017). ”Saya berharap seluruh ASN di lingkungan Pemda Lebak agar bersama-sama menjalankan renaksi dengan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ujar Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.Bupati Iti menjelaskan, renaksi yang tertuang dalam Keputusan Bupati Lebak No. 700/Kep.113-Insp/2016 tanggal 25 September 201 6 sebagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah khususnya di Pemkab Lebak lebih baik lagi dan terhindar dari praktik korupsi. "Mohon bimbingan kepada pihak KPK, agar Pemerintahan Kabupaten Lebak lebih baik lagi kedepannya. Dan kepada seluruh ASN kembali saya tegaskan jangan coba-coba melakukan praktik KKN," tuturnya.Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha menjelaskan, terkait inovasi dan strategi pemberantasan korupsi serta menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau Extra Ordinary Crime. ”Tahun 2001 sampai 2012 saja tercatat total kerugian negara sebesar Rp 168,19 triliun yang dinikmati para koruptor belum lagi dampak korupsi lainnya dari perspektif ekonomi adalah misallocation of resource sehingga perekonomian tidak optimal,” ucapnya. Dikatakan Asep, tahapan proses penanganan yang dilakukan KPK dalam menangani suatu perkara korupsi yakni tahap pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan terakhir tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.