Prihatin Pandeglang Dijauhi Investor, Warga Unjuk Rasa Dukung Investasi

 

PANDEGLANG, (KB).-Ratusan masyarakat Pandeglang yang terdiri atas pemuda hingga kaum ibu, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (23/2/2017). Kedatangan mereka untuk mendukung investasi di Pandeglang, salah satunya pendirian pabrik PT Tirta Freshindo Jaya (TFJ) yang merupakan anak perusahaan PT Mayora Grup. Koordinator lapangan, Mustaghfirin, dalam orasinya menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Kabupaten Pandeglang yang kerap dijauhi para investor karena seringkali mendapat penolakan dari warga. Padahal, Kabupaten Pandeglang sangat membutuhkan sarana dan prasarana penunjang untuk menampung ribuan tenaga kerja. "Kita prihatin, bagaimana masyarakat bisa bekerja jika sarana dan prasarana selalu dihambat dan ditolak. Akibatnya, saat ini Pandeglang masih sulit terlepas dari predikat tertinggal. Pemkab harus punya ketegasan untuk menyambut baik terhadap investor. Karena dari usaha lah, segala bentuk kesejahteraan bisa terwujud," kata Emus, dalam orasinya di hadapan ratusan massa.Massa pun menyayangkan aksi kerusuhan yang terjadi di PT TFJ pada beberapa waktu lalu. Selain dinilai melanggar hukum, kerusuhan yang turut menghancurkan sebuah alat berat dan mesin penyaring air itu juga sebagai bentuk intervensi terhadap kebijakan Pemkab Pandeglang yang mendukung berdirinya pabrik dengan luas 5 hektare tersebut. "Aksi ini menunjukkan bahwa masih banyak pengangguran di Pandeglang. Jika mayoritas masyarakat Pandeglang menganggur, maka angka kriminalitas juga akan meningkat," tuturnya. Bukan hanya itu, massa pun menuntut agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kerusuhan yang terjadi. Selain itu, polisi juga diminta tidak terpengaruh desakan sebagian masyarakat yang menuntut pembebasan tiga tersangka kerusuhan yang sudah ditetapkan. "Saya berharap, dari pernyataan sikap ini kita diberi kesabaran, jangan ada tindakan anarkis. Kita juga meminta aparat kepolisian menindak hingga tuntas terhadap aktor intelektual kerusuhan di Mayora," katanya.Kewenangan pemprovPelaksana Jabatan Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pandeglang, Ferry Hasanudin yang menerima pendemo mengatakan, pemkab sudah terbuka dan mendukung keberadaan PT TFJ. Sebab, Pandeglang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran. "Pada dasarnya, kami mendukung karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Pandeglang. Izin Mayora di Pandeglang sudah dikeluarkan dan dianggap legal karena sudah ada kajian juga sebelumnya," ujar Ferry. Namun, kata dia, pemkab terganjal aturan yang menyebutkan bahwa perusahaan jenis pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten. "Kalau berdasarkan kajian awal, memang sudah memproses sesuai perundang-undangan. Namun ketika mulai berjalan, ada pro kontra terhadap pembangunan itu (PT TFJ). Mayora itu masuk dalam jenis usaha pertambangan. Berdasarkan aturannya, itu menjadi kewenangan Pemprov," ucapnya.Bahkan, kata dia, pemkab tidak bisa berbuat banyak menyangkut izin PT TFJ yang diperkirakan akan dicabut oleh Pemprov Banten. Hanya saja, lanjut Ferry, dirinya meminta kepada pemprov untuk memublikasikan hasil kajian jika pada akhirnya harus mencabut izin PT TFJ. Namun begitu, Ferry mengaku bahwa pemkab akan tetap mengupayakan melalui pembahasan intensif dengan pemprov agar perusahaan tersebut bisa beroperasi di Pandeglang."Kalau ada paksaan penutupan dari pemprov, pemkab tidak bisa berbuat banyak. Upaya kita nanti akan membahas kembali dengan pemprov. Tetapi kajian ulang dari pemprov harus dipublikasikan, agar pihak yang pro dan kontra tahu penjelasannya," ucapnya.