Menteri Minta Insan BPN Perangi Pungli, Tujuh Kepala Kantor BPN di Banten Diganti

 

JAKARTA, (KB).-Tujuh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi Banten diganti. Para pejabat barunya dilantik bersamaan dengan pelantikan 116 pejabat struktural lainnya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahanNasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/3/2017). Dalam siaran pers BPN yang dimuat di lamanwww.bpn.go.id dijelaskan, para pejabat yang dilantik itu meliputi pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Setelah dilantik, para pejabat mengikuti acara pengarahan yang berlangsung sampai sore hari.Sebagaimana tertuang dalam lampiran SK Menteri ATR/BPN nomor 148/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, ketujuh Kepala Kantor Pertanahan di Banten yang baru dilantik adalah Nazron BR (Kabupaten Serang), Rusli Yakob (Pandeglang), Afnansyah (Kabupaten Lebak), Himsar (Kabupaten Tangerang), Badrussalim (Kota Tangerang), Muh. Tansri (Kota Cilegon), dan Asnawati (Kota Tangerang Selatan). Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengingatkan kepada seluruh insan ATR/BPN untuk memerangi pungutan liar (pungli). Ia merasa sedih dan kecewa jika mendengar insan ATR/BPN tertangkap atau terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli.

"Oleh karena itu, pimpinan masing-masing satuan kerja harus selalu mengingatkan dan memastikan tidak ada pungli dalam setiap proses layanan di BPN dari awal hingga akhir," katanya.
Sofyan berjanji akan memperjuangkan tersedianya anggaran yang mencukupi untuk memenuhi kelengkapan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan. Pemenuhan anggaran ini akan dilakukan secara bertahap. Menurut Sofyan, ke depan harapan pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN sangat besar. Salah satu program besar tahun ini ditargetkannya 5 juta bidang tanah harus dapat disertifikatkan terutama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis danLengkap (PTSL). "Dua juta bidang sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN 2017, sedangkan sisanya 3 juta bidang sedang kita perjuangkan," ucap Sofyan.

Tuntut inovasi

Sofyan juga mengharapkan Kementerian ini dapat menyertifikatkan lahan masyarakat lebih banyak daripada target 5 juta bidang. Menurut dia, skema-skema ini menuntut inovasi, kreativitas, serta kerja sama horizontal dan vertical antar-kepala kantor wilayah, para kepala kantor pertanahan dan pimpinan satuan kerja serta semua insan ATR/BPN sehingga dapat diimplementasikan dengan baik di tempat masing-masing. Pada bagian lain, ia menjelaskan, saat ini tidak kurangdari 70% sengeka di pengadilan adalah sengketa yang terkait masalah pertanahan.

Atas dasar itulah, ia meminta kualitas layanan mulai dari pengukuran, pendaftaran bidang tanah, pengumpulan data yuridis, analisis, hingga penerbitan sertifikat, dan pemberian hak-hak atas tanah (HGU, HGB, Hak Milik) harus benar-benar ditingkatkan. ”Dengan cara seperti ini, diharapkan sengketa tanah dapat dikurangi secara nyata," ucap Sofyan. Pada akhir sambutannya, Sofyan meyakinkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak takut dalam melakukan terobosan untuk kebaikan masyarakat. "Jika saudara jadi korban kriminalisasi tanpa saudara melakukan kesalahan, saya akan bela saudara sekuat tenaga dan wewenang yang melekat pada Menteri ATR/Kepala BPN," tutur Sofyan.