 |
Pemerintah
Provinsi Banten (Pemprov) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Banten, Kamis (30/3) di Kantor
BPK, Kawasan Palima, Serang. Penyerahan dokumen LKPD dilakukan oleh
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Suharta kepala Kepala Perwakilan
BPK Banten T. Ipoeng Andjar Wasita.
|
Serang-:Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Banten Nandy Mulya mengungkapkan, Pemprov Banten telah berupaya optimal
dalam menindaklanjuti catatan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) tahun 2016 dan menyusun LKPD tahun ini sesuai standar
akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Semua kita sesuai dengan aturan
yang ada, hasilnya, kita serahkan nanti pada BPK, apapun itu, yang
terpenting adalah upaya yang telah dilakukan Pemprov Banten,” ujarnya.
Kamis. (30/3).
Pemprov Banten, kata Nandy
sangat menyadari kekurangan yang ada, dan sangat memungkinkan kekurangan
tersebut terjadi pada laporan keuangan yang telah disusun, namun hal
itu tidak mengurangi semangat Pemprov Banten untuk lebih baik, baik
dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pertanggungjawaban, salah
satunya LKPD.
“Kekurangan yang ada di Pemprov
Banten bukan suatu alasan untuk tidak bekerja dengan optimal dan
profesional, kita terus lakukan itu,” katanya.
Tahun lalu Pemprov Banten
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sudah
lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini Pemprov Banten
berharap mendapatkan opini yang lebih baik, yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). “Kita berdoa saja, usaha kan sudah,” katanya.
0 comments:
Post a Comment