BPKAD Bakal Verifikasi Usulan Rencana Kebutuhan Barang Daerah

 

Serang-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten tengah melakukan verifikasi terhadap usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemprov Banten tahun angggaran 2018. Demikian  dikatakan  Kepala BKAD Banten Nandy Mulya S saat memberikan arahan kepada pengurus barang di 33 OPD di lingkungan Pemprov Banten, di Aula BPKAD, KP3B, Kota Serang, Rabu (26/7).

 “Verifikasi penyusunan RKBMD OPD tahun 2018 ini bertujuan untuk klarifikasi atas usulan RKBMD dari OPD yang disampaikan kepada pejabat penatausahaan barang sebelum ditetapkan Sekda selaku pengelola barang,” katanya.

Dijelaskan Nandy, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu jadi perhatian dalam penyusunan RKBMD, antar lain format RKBMD yang diusulkan harus sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD.

“Usulan dan pemeliharaan RKBMD harus sesuai tahapan di Permendagri, seperti program kegiatan harus mengacu pada rencana kerja masing-masing OPD, dan ada analisis yang membandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan aset pada masing-masing OPD dan jumlah pegawai yang ada,” jelasnya.

Selain itu, Nandy mengungkapkan beberapa permasalahan dalam penyusunan RKBMD, yaitu rencana kerja OPD yang seharusnya diterima Mei, baru diterima awal Juli 2017. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap proses penyusunan RKBMD.

“Seperti pada 2017 terdapat 23 dari 41 OPD dengan perubahan nomenklatur dan perubahan data aset tambah/kurang. Dan belum ada format pedoman baku dalam melakukan verifikasi,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Banten, Dwi Sahara mengatakan, semua usulan OPD sudah masuk dan saat ini mulai diverifikasi. Namun, Dwi enggan mengungkap nilai BMD yang diusulkan untuk 2018

"Sudah masuk semua usulan OPD. Nilainya ya ini kan belum, lagi diverifikasi, karena nanti nilai yang masuk bisa saja bertambah dan berkurang,”ujarnya.

Menurutnya, verifikasi dilakukan untuk menyesuaikan antara usulan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda). Verifikasi RKBMD OPD tersebut ditargetkan rampung pada Jumat (28/7) mendatang.

“Kita akan cek OPD ini mengusulkan BMD apa saja, kemudian untuk pemeliharaan apa saja. Lalu, kita sandingkan dengan data Simda dan peraturan yang ada. Baru diputuskan, kalau sesuai di-Acc, kalau enggak sesuai kita coret,” ujarnya.