Pencairan Dana BOS Harus Tepat Waktu

 

Kepala Dindikbud Banten E. Kosasih Samanhudi

Serang, -Untuk meningkatkan pengelolaan dan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten meningkatkan sinergitas dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Hotel Ratu, Kota Serang, Rabu (12/7).

Kepala Dindikbud Banten E. Kosasih Samanhudi mengatakan, kegiatan ini menindaklanjuti arahan Gubernur Banten Wahidin Halim yang meminta agar pencairan dana BOS bisa dilakukan tepat waktu, dan pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam proses pencairan dana BOS melibatkan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, oleh karena itu dalam pertemuan ini, Dindikbud Banten mengajak Biro Hukum, Asda I dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Sekolah SMA se-Banten, untuk mengetahui proses pencairan dan pengelolaan dana BOS ini,” kata Kosasih.

Ia mengaku, pertemuan bertujuan untuk melakukan sosialiasi pencairan dan pengelolaan dana BOS. Kondisi di lapangan, kata Kosasih, surat edaran dari Kemendagri yang dikeluarkan pada Februari lalu mengimbau untuk pelaksanaan dana BOS menggunakan rekening belanja langsung. Sedangkan, posisi dana BOS saat ini berada di rekening belanja tidak langsung.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Kemendagri melalui Dirjen Perencanaan Daerah, untuk mengizinkan Provinsi Banten menggunakan belanja tidak langsung dalam memberikan pelayanan dana BOS pada triwulan II, karena posisinya berada dibelanja tidak langsung. Penggunaan rekening belanja tidak langsung dalam pelayanan dana BOS, agar tidak membutuhkan pihaknya tidak melakukan penyesuaian kembali dan pihak sekolah bisa langsung menggunakan dana BOS tersebut,” ujar Kandikdik Banten menjelaskan.

“Surat edaran dari Kemendagri keluar Februari, sedangkan APBD Banten sudah ditetapkan pada akhir Januari. Sedangkan kondisi di lapangan, sekolah sangat membutuhkan dana BOS, sehingga kami minta kebijaksanaan dari Kemendagri agar Provinsi Banten tetap bisa menggunakan rekening tidak belanja langsung dalam pelayanan dana BOS,” sambungnya.

Masih kata Kosasih, dalam penggunakan dana BOS harus sesuai dengan peruntukannya, diantaranya adalah pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dan pembayaran honorium bulanan.

“Jika tidak sesuai peruntukannya, maka pihak sekolah penerima dana BOS bisa mendapatkan sanksi tegas,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Asda I Provinsi Banten, Anwar Mas’ud mengatakan, sebagai ketua tim pendataan guru non PNS, pihaknya diminta untuk melakukan pendataan tenaga guru non PNS. Data awal sudah ada, namun fakta di lapangan data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

“Data guru non PNS di lapangan lebih banyak, jika dibandingkan data awal yang dimiliki oleh Pemprov Banten,” katanya.

Ia mengaku usai kegiatan ini pihaknya akan mengeluarkan formulir yang harus diisi oleh kepala sekolah SMA se-Banten, dalam pendataan guru non PNS yang berada di sekolah masing-masing, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan yang pertama dan terakhir bagi guru non PNS.

“Kami minta tolong kepada kepala sekolah SMA se-Banten yang hadir dalam kegiatan ini, untuk jujur dalam mengisi formulir tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Bahri Kepala Sub Dit Fasilitasi Dana Alokasi Khsusus, di Dirjen Bina Keuangan daerah, Kemendagri mengatakan, mulai UU APBN Tahun 2016 beserta Perpres tentang Rincian APBN sampai saat ini  (TA 2017), telah dialokasikan Dana BOS pada Pemerintah Provinsi, hal ini akan berdampak pada penganggaran dana BOS untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 beralih urusannya ke Provinsi.

“Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pemerintah Provinsi (Negeri), karena bukan merupakan penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23/2014 dan Pasal 8 ayat (1) PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah, dan menjadi bagian dari entitas (SKPD) maka penganggaran pada APBD Provinsi dalam bentuk  Program dan Kegiatan,” katanya.

“Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan masyarakat (Swasta), merupakan penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23/2014 dan Pasal 8 ayat (1) PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah, dianggarkan pada APBD Provinsi  dalam bentuk hibah,” tutupnya