Lahan untuk Tol Serang-Panimbang, Pembayaran Ganti Rugi Mulai Oktober

 

SERANG, (KB).- Pembayaran ganti rugi lahan untuk Tol Serang-Panimbang akan dimulai pada Oktober 2017. Hal tersebut, karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten telah menyelesaikan proses pengukuran lahan. “Tol Serang-Panimbang sudah selesai proses pengukuran 100 persen. Minggu ini sudah turun tim satgas untuk identifikasi lahan-lahan tersebut. Direncanakan, kalau semua proses berjalan lancar, Oktober mulai pembayaran,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Banten, Yusuf Purnama, Selasa (1/8/2017).

Ia menuturkan, dari hasil pengukuran lahan untuk Tol Serang-Panimbang terdapat 5.114 bidang lahan yang akan dibebaskan. “Baru pengukuran yang selesai. Setelah ini kan tim satgas A, satgas B turun ke lapangan, mengidentifikasi, kalau sudah ketahuan, digambar, diumumkan, baru bisa dipersentasekan. Nah ini juga bergantung dengan appraisal, dinilai kan berapa kalau pohon pisang, SD berapa, pekarangan berapa,” ujarnya. Menurut dia, pembayaran belum bisa dilaksanakan sekarang ini, karena memang mekanismenya belum selesai. “Satgas itu terdiri dari berbagai instansi, kalau BPN kan tugasnya pengukuran itu. Nanti ada bagiannya instansi yang lain, yang ngitung berapa kalau itu gedung, bangunan,” ucapnya.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal sesuai rencana, yakni groundbreaking dilakukan pada Oktober oleh Presiden Joko Widodo. “Sejauh ini belum ada perubahan jadwal ya. Tetap langkah simultan dilakukan seiring pembebasan langsung digarap fisik. Sehingga, target tidak terganggu,” tuturnya. Terkait kepastian groundbreaking oleh Presiden, kata dia, akan dilakukan rapat persiapan dalam waktu dekat ini. “Minggu kedua Agustus ada rapat untuk rencana itu,” ujarnya.

Sementara, terkait harga lahan per meter yang akan dibayarkan sampai saat ini, pihaknya belum mendapat informasi lebih lanjut. “Belum tahu, yang pasti beda-beda per desa, sesuai NJOP itu pastinya,” ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan Rp 270 miliar untuk pembebasan lahan sepanjang 10 kilometer pertama.  Alokasi tersebut merupakan dana talangan dari pihak PT Wijaya Karya selaku pelaksana proyek jalan tol sepanjang 84 kilometer tersebut. Secara keseluruhan, Pemerintah Pusat menganggarkan Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan.