WH: Kinerja tak Diukur 100 Hari

 

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim menjawab kritikan mahasiswa yang menilai 100 hari kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy belum progresif. Menurut Wahidin, suatu pembangunan harus berangkat dari perencanaan yang matang. Sehingga, kinerja tak bisa diukur dalam 100 hari kerja. Hal itu disampaikan Wahidin saat mengawali sambutan pada acara bursa kerja (job fair) di Lapangan Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Selasa (22/8/2017).

“Ada wartawan yang nanya, 100 hari kerja belum ada gebrakan. Gebrakan apa? gebrakan meja. Membangun itu dengan perencanaan. Kalau gebrak meja mah udah sering. Belum lagi kita kan punya kewenangan untuk melakukan rotasi/mutasi karena belum 6 bulan. Catat wartawan, jangan manas-manasin saya aja,” ujar Wahidin. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan WH juga menegaskan bahwa kinerjanya tidak dapat diukur oleh 100 hari kepemimpinannya. “Enggak pake 100 hari, saya bekerja untuk 5 tahun,” ucapnya.

Menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Asep Rahmatullah, kinerja WH-Andika memang tidak bisa diukur dari 100 hari kerja. Namun menurutnya sah-sah saja jika ada kritikan tersebut. “100 hari bukan satu ukuran untuk mengukur kinerja sebuah pemerintahan, karena pemerintah itu sesuai konstitusional rakyat memilih itu kan untuk 5 tahun ke depan. Kalau diukur 100 hari kerja rasanya kurang relevan. Kalau untuk mengingatkan sah-sah saja, tapi jangan itu jadi ukuran pemerintah dinyatakan berhasil atau tidak berhasil,” kata Ketua DPRD Banten ini.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, progres janji kampanye saat ini masih berjalan. Menurutnya, capaian kinerja tidak dapat diukur dari 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur. “Jelas bukan begitu cara mengukurnya. Janji kampanye secara utuh akan bisa dilihat dalam manifest struktur APBD perubahan dan 2018, kita kan mengelola APBD yang ada aturannya. Enggak bisa nikung tajam dari perencanaan yang sudah dibuat gubernur sebelumnya. Ada yang diteruskan, ada yang program baru dari janji kampanye,” tuturnya, kemarin.

Ia menjelaskan, kepemimpinan WH-Andika selama 100 hari kerja merupakan prakondisi untuk merealisasikan janji-janji saat kampanye. “Lihat apa yang dilakukan WH-Andika dalam membuat road map. Prakondisi merealisasikan janji itu yang harus dilihat. WH-Andika kini sedang membangun pondasinya. Janji-janji itu sudah termaktub dalam RPJMD. Ini start awalnya. Layanan kesehatan, layanan pendidikan, infrastruktur, pembangunan SDM sudah diletakkan kerangka-kerangkanya,” kata Ketua Komisi V DPRD Banten ini.

Ia menilai, paling menonjol dari 100 hari kerja WH-Andika yaitu fokus meng-up grade birokrasi. “Tata pemerintahan dibangun etos kerjanya, lingkungan kerja juga dibuat nyaman dan terbuka. Saya lihat ini seperti satu cara prakondisi untuk start lari kencang,” ucapnya. Tak lama lagi pembahasan RPJMD akan dilakukan di DPRD. Ia pun mengajak mahasiswa dan stakeholder lainnya untuk memberikan masukan terhadap RPJMD tersebut. “Saya juga mengajak mahasiswa dan stakeholders mencermati dan memberi masukkan. Kalau ada yang butuh RPJMD-nya boleh datang langsung ke DPRD atau saya emailkan. Bolanya sekarang di DPRD, kita tertantang untuk tidak boleh lambat merampungkan perda RPJMD. Cepat tanpa harus menghilangkan kualitas partisipasi warga, dan kecermatan memahami arah dan target pembangunan yang dicanangkan WH-Andika. Pembahasan perda RPJMD nya harus sebanyak mungkin memberikan ruang warga untuk memberi masukkan,” ujarnya