 |
Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita
melepas peserta jalan sehat dalam acara puncak HUT ke-70 Koperasi yang
digelar Dewan Koperasi Indonesia Daerah, di Markas Kodim 0601
Pandeglang, Selasa (26/9/2017).*
|
PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang terus
menggaungkan semangat perkoperasian agar mampu melahirkan
koperasi-koperasi yang mandiri dan berdikari. Untuk itu, di acara puncak
HUT ke-70 koperasi yang digelar Dewan Koperasi Indonesia Daerah
(Dekopinda) bersama Dinas Koperasi dan UMKM para stakeholder dan
pengurus koperasi harus bersinergi membangun koperasi sebagai soko guru
yang mampu menyejahterakan pengurus, anggota dan masyarakat.
“Pemkab akan terus mengevaluasi dan mendorong peran dan fungsi
koperasi. Kami apresiasi serangkaian peringatan hari koperasi yang
meriah ini,” kata Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita didampingi Sekda
Fery Hasanudin, seusai melepas jalan santai hari koperasi di Markas
Kodim 0601 Pandeglang, Selasa (26/9/2017). Acara tersebut dihadiri
Forkopimda, anggota DRPD Provinsi Banten Hj. Siti Erna Nurhayati, para
Kepala OPD, pegawai , dan para pelajar tingkat SD, SLTP, SLTA
se-Pandeglang.
Menurut Irna, acara ini harus dijadikan agenda rutin tahunan.
Sehingga akan melahirkan kekompakan dan kebersamaan untuk memajukan
pembangunan di Pandeglang. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pandeglang,
Firman Abdul Kadir mengatakan, dari 430 koperasi sekitar 112 yang
dinyatakan belum aktif. Karenanya, jika dalam waktu 2 tahun ke depan
koperasi itu tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), bisa
terancam dibubarkan. “Di Pandeglang ada sebanyak 430 koperasi, 112 akan
kita bina, apakah perlu dibubarkan atau dibina, nanti kita lihat
hasilnya setelah dilakukan inventarisasi,” katanya.
Untuk menghidupkan kembali koperasi yang kurang produktif, lanjut
Firman, pemerintah akan memberikan pelatihan khusus ke sejumlah
pengelola koperasi tersebut. “Kami akan bina dahulu sebelum dibubarkan,”
tuturnya. Terkait soal bantuan permodalan, Dinkop dan UMKM terganjal
oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi SDM Koperasi, Pengusaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
“Dalam aturan, koperasi UMKM dilarang mendapatkan bantuan dari APBD.
Namun kami akan upayakan ke Kementerian Koperasi melalui Dirjen
pemberdayaan untuk diberikan bantuan, terutama koperasi yang bisa
berkembang,” tuturnya. Menurutnya, selama ini sebagian besar koperasi
yang aktif berada di bawah binaan pemerintah. Namun tidak sedikit pula
yang berkembang dikelola oleh masyarakat. “Kami berikan latihan, dan
mereka akan kita bawa ke Bandung. Kami optimistis dengan pelatihan,
perkoperasian akan maju dan berkembang,” katanya.
0 comments:
Post a Comment