Stabilitas Keamanan Harus Jadi Prioritas Pemerintah Myanmar

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menggelar pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, dan Menlu Myanmar/State Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw, Myanmar, Senin (4/9). Dalam pertemuan itu, Retno mengharapkan penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.

“Upaya untuk deeskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” kata Menlu RI, Retno Marsudi, dalam pertemuan tersebut, di Naypyidaw, Myanmar, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima, di Jakarta, Senin.

Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing itu berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

Menlu RI menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan yang terjadi di Rakhine telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka, dan kehilangan tempat tinggal.

“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat muslim,” ujar Menlu Retno.

Dalam pertemuan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, U Min Aung Hlaing, menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State itu. Dia menyampaikan bahwa otoritas keamanan Myanmar terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Bantuan Kemanusiaan

Menanggapi hal itu, Menlu RI mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Menlu Retno menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Retno meminta pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.

“Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka,” ujar Menlu Retno.

Menlu RI berharap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa terkecuali. Dia mengatakan bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah di mana penduduknya sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan, harus didahulukan.

Sementara itu, sekitar 87.000 pengungsi etnis minoritas Rohingya telah tiba di Bangladesh sejak kekerasan meletus di Myanmar pada 25 Agustus, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin.

Kedatangan pengungsi baru itu menambah beban berat bagi kamp-kamp pengungsi Rohingya yang sudah penuh sesak di Bangladesh, yang lari dari kekerasan pada Oktober 2016. Penumpukan persoalan itu menimbulkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan parah karena para aktivis masih kesulitan untuk menangani derasnya arus pengungsian itu.

Rakhine telah menjadi daerah paling berbahaya karena dilanda kekerasan sejak tahun 2012, saat kerusuhan pertama meletus. Sejumlah orang terbunuh dan puluhan ribu orang mengungsi.

Namun, bentrokan bersenjata terbaru, yang dipicu oleh serangan gerilyawan Rohingya ke pos penjagaan perbatasan pada Oktober 2016 adalah yang terburuk. Tentara Myanmar mengatakan hampir 400 orang tewas dalam pertempuran yang terjadi, termasuk 370 gerilyawan Rohingya. Ant/Rtr/P-4REU