Sebagai negara demokrasi berasas Pancasila, mestinya Indonesia
melahirkan kesehahteraan dan keadilan. Tapi kedaulatan demokrasi
Pancasila ternodai sederet peristiwa, seperti operasi tangkap tangan
(OTT) terhadap pejabat.
"Bayangkan dalam dua pekan ada enam kepala daerah yang kena OTT KPK. Kalau dua pekan ada enam, lama-lama habis (kepala daerahnya). Saya kira ini perlu kita hadapi, ini tantangan kita ke depan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 10 Oktober 2017. Menurutnya, sistem pilkada harus dibenahi untuk menghindari kepala daerah terus menerus ditangkap.
Para calon kepala daerah perlu dibekali kembali nilai-nilai Pancasila. Kalau sudah memahami Pancasila, kepala daerah diyakini melaksanakan amanah ideologi bangsa saat memimpin.
Zulkifli juga menyebut perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai korupsi. Ini dilakukan agar perbuatan haram tersebut tidak mengakar dan merusak jati diri bangsa.
"Kita berikan edukasi kepada masyarakat agar kembali pada nilai luhur Indonesia, kembali pada values. Jadi tidak semua hal diukur dengan uang," tutup Zulkifli.
"Bayangkan dalam dua pekan ada enam kepala daerah yang kena OTT KPK. Kalau dua pekan ada enam, lama-lama habis (kepala daerahnya). Saya kira ini perlu kita hadapi, ini tantangan kita ke depan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 10 Oktober 2017. Menurutnya, sistem pilkada harus dibenahi untuk menghindari kepala daerah terus menerus ditangkap.
Para calon kepala daerah perlu dibekali kembali nilai-nilai Pancasila. Kalau sudah memahami Pancasila, kepala daerah diyakini melaksanakan amanah ideologi bangsa saat memimpin.
Zulkifli juga menyebut perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai korupsi. Ini dilakukan agar perbuatan haram tersebut tidak mengakar dan merusak jati diri bangsa.
"Kita berikan edukasi kepada masyarakat agar kembali pada nilai luhur Indonesia, kembali pada values. Jadi tidak semua hal diukur dengan uang," tutup Zulkifli.
0 comments:
Post a Comment