Aktivis Banten Sesalkan Kebijakan Pemerintah Mencabut Moratorium Reklamasi

Nandang Wirakusumah, SH: Pemerintah seolah beri sinyal “semangat menambang pasir. Jangan buat kegaduhan. Akibat kebijakan ini, berapa banyak nelayan yang akan dirugikan.

Kebijakan Pemerintah, melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Berdampak buruk kepada kegaduhan besar di Provinsi Banten akan kebijakan ini.

“Jujur, masalah ini sudah setahun yang lalu kita kritisi. Kalau hanya berpihak kepada kepentingan penguasaha, terus terang, Reklamasi sudah sangat jelas menimbulkan persoalan kerusakan ekositem. Tidak hanya itu, pemerintah harus paham siapa yang dirugikan secara umum. Tentu nelayan, mari kita berkaca dari kasus-kasus 2012-2014 dari pertambangan pasir laut di Provinsi Banten,” ujar Aktivis sosial Nandang Wirakusumah , SH kepada Jurnalis Kemajuan Rakyat, Sabtu (14/10) di Jakarta.

Nandang yang juga merupakan kuasa hukum para nelayan disekitar teluk Pulau Jakarta dan Kampung Nelayan Dadap Tangerang-Banten, menyampaikan, bahwa langkah yang diambil oleh Menko Kemaritiman, diduga sarat kepentingan politis, lebih berpihak kepada pelaku usaha, tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat nelayan.

“Terus terang, atas kebijakan ini menimbulkan gejolak nasional. Ini sudah masuk ancaman kemaritiman Indonesia. Pemerintah seolah memberi sinyal semangat menambang pasir. Jangan buat kegaduhan. Akibat kebijakan ini, berapa banyak nelayan yang akan dirugikan. Kerena itu, kami berharap Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas atas moratorium reklamasi ini,” tegasnya.

Selain itu, melihat dampak kebijakan ini nantinya, pihaknya akan melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana lingkungan, jika ada indikasi kerusakan lingkungan hidup di wilayah perairan Provinsi Banten.

” Kami akan menggalang kekuatan masyarakat, memperkuat basis struktural para nelayan di Banten, bahkan se- Indonesia sekalipun. Bahkan kawan-kawan yang terlibat saat ini ada yang dari ahli lingkungan hidup, termasuk advokat seluruh Indonesia,” terangnya.

Soal Kegaduhan Isu Moratorium Reklamasi di Banten

Sebelumnya, diketahui berita yang beredar di beberapa media cyber soal pernyataan kepala Bapeda Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina yang dinilai seolah  tidak keberatan adanya eksplorasi penambangan pasir.

Namun, atas pemberitaan tersebut, tidak seperti apa yang dituduhkan kepada Kepala Bapeda Banten. Bahwa ungkapan tersebut seolah menyalahkan Kepala Bapeda, namun tidak seperti yang dinilai. Meski hal ini, merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal yang paling bijak, juga disampaikan Wakil Gubernur Banten.  Dimana bisa dijadikan landasan kuat bahwa pemerintah Provinsi Banten masih mempertimbangkan, mengkaji ulang soal kemungkinan adanya eksplorasi pasir laut di wilayah pesisir laut utara Banten.

“Pemprov akan melakukan kajian soal itu. Kajian akan dilakukan secara komprehensif. Yang jelas semuanya harus berbasis kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Andika belum lama ini.

Dikatakan Andika, Pemprov Banten sendiri sejauh ini belum mengambil kebijakan apa pun terkait kelanjutan penambangan pasir laut tersebut. Dikerenakan harus melibatkan semua pihak untuk memutuskan regulasi. “Secara pribadi, tentu saja kalau berkaca kepada yang sebelum-sebelumnya, saya tidak setuju (penambangan pasir laut),” ujarnya.