Menhub Siap Bantu KPK Usut Kasus Suap Dirjen Hubla

 

Menhub Budi Karya Sumadi

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi batal memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini, Jumat (13/10/2017). Pasalnya, Budi Karya sedang menghadiri acara kenegaraan di Singapura di waktu yang bersamaan.

Hal tersebut diungkapkan Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Baitul Ihwan saat dikonfirmasi ketidakhadiran Menhub Budi Karya Sumadi.Para Menteri Transportasi ASEAN menandatangani empat buah kesepakatan yaitu terkait liberalisasi bidang jasa transportasi udara," kata Baitul Ihwan saat dikonfirmasi, Jumat (13/10/2017).

Menhub sedianya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Kelautan (Hubla) untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan.

Oleh karenanya, kata Baitul Ihwan, Menhub meminta untuk dijadwalkan ulang untuk diperiksa sebagai saksi. Nantinya, pada penjadwalan ulang pemeriksaan tersebut, Menhub berjanji akan membantu KPK untuk mengusut kasus dugaan suap ini. 

"Jadi, pada prinsipnya, Menhub siap membantu KPK," singkat Ihwan.

Diketahui sebelumnya,  KPK resmi menetapkan Dirjen Hubla nonaktif, Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan PT Adiguna Keruktama.

Dalam hal ini, ada uang dugaan suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono.

Namun, KPK masih terus mendalami proyek-proyek yang digarap Tonny Budiono terkait perizinan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017 yang terindikasi ‎tindak pidana korupsi.

Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.