Dugaan Korupsi Shelter Rp 16,077 M, Pejabat KemenPUPR Ditahan

SERANG, (KB).- Penuntut umum Kejari Serang menjebloskan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ahmad Gunawan ke Rutan Klas II B Serang, Kamis (28/12/2017). Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter di Kampung Sawah, Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang tahun 2014 senilai Rp 18,232 miliar tersebut untuk mempermudah proses penuntutan.

Pantauan Kabar Banten, sebelum dibawa ke Kejari Serang tersangka dibawa penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten ke Kejati Banten. Penyidik Kejati Banten yang diketuai Kepala Seksi Penuntutan Kejati Banten Eka Nugraha bersama penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten kemudian membawa tersangka dan barang bukti ke penuntut umum Kejari Serang sekitar pukul 10.30.

Di dalam ruang pidana khusus Kejari Serang, tersangka diperiksa beberapa jam. Usai menjalani pemeriksaan, kesehatan tersangka juga diperiksa dokter. Barulah sekitar pukul 12.20 tersangka digelandang ke mobil tahanan. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Pihak keluarga yang mendampingi tersangka sempat terpukul dengan penahanan tersebut.

Bahkan keluarga korban sempat memprotes awak media yang meliput proses pelimpahan tahap dua atau penyerahan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum tersebut. “Kalian dari mana? jangan main rekam, dia (tersangka) belum tentu bersalah,” ujarnya sambil menangis. Tak ada komentar apapun dari tersangka. Dia menghindari kamera wartawan dengan menutupi wajahnya dengan koran.

Penuntut Umum Kejari Serang A.R. Kartono mengatakan, penahanan tersangka sudah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Penuntut umum memiliki waktu penahanan selama 20 hari dan perpanjangan 40 hari terhadap tersangka. “Demi kelancaran penuntutan ditahan selama 20 hari di Rutan Serang sambil menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kartono.

Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik bersama dua orang lain dari PT Tidar Sejahtera (TS) yakni Direktur PT TS Takwin Ali Muchtar dan Manager PT TS Wiyarso Pranolo. Namun untuk dua tersangka tersebut belum dilimpahkan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten ke penuntut umum karena masih dalam proses pemberkasan.

Kasus dugaan korupsi ini sendiri diusut penyidik sejak 14 September 2015 lalu. Proyek yang dananya bersumber dari APBN tersebut dikelola oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Proyek senilai Rp16 miliar lebih tersebut dimenangkan oleh PT Tidar Sejahtera (TS).

Kasus tersebut diusut dari laporan dugaan pemerasan yang dilakukan tersangka kepada pelaksana proyek. Dia dituding meminta fee sebesar delapan persen dari real cost. Lantaran baru menerima fee Rp 80 juta, tersangka diduga sengaja membuat mundur batas akhir pekerjaan. Hingga akhir waktu batas pekerjaan, konsultan pengawas membuat laporan bahwa progres pekerjaan mencapai 98 persen, tetapi pekerjaan itu telah dibayarkan hampir seratus persen.

Berdasarkan pemeriksaan ahli, hasil pekerjaan proyek tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi. Bahkan hasil proyek tersebut tidak bisa digunakan sebagai bangunan penyelamat gempa dan tsunami sehingga dinyatakan gagal kontruksi. “Proyek dinyatakan total loss (kerugian total). Kerugian negara Rp 16 miliar lebih,” tutur Kartono.