Ternyata Zumi Zola Sudah Tersangka Sejak Rabu 24 Januari 2018

 

Gubernur Jambi, Zumi Zola

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan penetapan status tersangka kepada Gubernur Jambi, Zumi Zola. Penetapan tersangka ini terkait pengembangan penanganan perkara suap RAPBD Jambi 2018.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengungkapkan, Zumi sebenarnya telah berstatus tersangka sejak Rabu (24/1/2018). Hanya saja, pengumuman baru disampaikan secara resmi melalui konferensi pers, Jumat (2/2/2018).

Kepada pewarta, Basaria menjelaskan alasan lambannya pengumuman penetapan status tersangka tersebut karena berkaitan dengan tim penyidik yang terus mengembangkan penanganan perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi tersebut.

“Kenapa baru hari ini lakukan konpers? Kita harus tunggu tim penyidik kerja di lapangan supaya gak terganggu,” kata Basaria, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Basaria menambahkan, sejak Rabu (31/1/2018), tim penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Yakni di rumah dinas dan vila Zumi, serta rumah salah seorang saksi di Kota Jambi.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik menemukan sejumlah dokumen dan bukti baru lain terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Zumi. Selain itu juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan dolar maupun rupiah.

“Tapi kita belum bisa menyebutkan jumlah uangnya karena tim masih melakukan penghitungan,” ujar Basaria.

Adapun kasus korupsi yang menjerat Zumi adalah terkait penerimaan gratifikasi. Ketua DPW PAN Provinsi Jambi ini diduga menerima gratifikasi senilai total Rp6 miliar dari sejuah pengusaha rekanan Pemprov Jambi.

Selain Zumi, KPK juga mentersangkakan Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Jambi yang kini Plt Kepala Dinas PUPR Jambi, Arfan. Arfan diduga ikut bersama Zumi menerima gratifikasi sejumlah nilai tersebut.

“Tersangka ZZ (Zumi Zola) baik secara bersama-sama dengan ARN (Arfan) maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya dalam kurun waktu jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021, sejumlah sekitar Rp6 miliar,” kata Basaria, dalam konferensi pers.

Atas perbuatan yang diduga dilakukannya tersebut, Zumi Zola dan Arfan disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Arfan sendiri sebelumnya telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Selain Arfan, dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin, dan anggota DPRD Jambi, Supriono.

KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp6 miliar.